Simalungun, MISTAR.ID

Komisi III DPRD Simalungun, yang membidangi keuangan daerah, menyatakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon kini bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebab kelanjutan pembangunan tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Simalungun tahun 2025.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Bernhard Damanik, pembiayaan lanjutan pembangunan RSUD Parapat yang baru di Jalan Op. Ranjo Sinaga diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan RI.

"Tahun ini tidak ada pembiayaan lanjutan yang dianggarkan dari APBD. Namun, tidak ada persoalan. Pembangunan bisa dilanjutkan secara bertahap, sesuai kesepakatan dan kondisi keuangan," kata Bernhard, Senin (19/5/2025).

Terkait persoalan pendanaan sudah dibahas antara pihak RSUD dan Kementerian Kesehatan. "Tahun ini ada dianggarkan melalui dana transfer dari Kementerian," ujarnya.

Amatan Mistar di lokasi, proyek pembangunan rumah sakit ini masih jauh dari kata selesai. Pembangunan RSUD Parapat yang dilakukan tahun 2024 telah menelan anggaran lebih dari Rp20 miliar, tetapi belum dapat difungsikan karena belum memenuhi standar minimal rumah sakit tipe D yang memerlukan 50 tempat tidur.

Saat ini, RSUD Parapat baru memiliki 16 tempat tidur, terdiri dari 12 untuk rawat inap dan 4 di ruang ICU. Plt Direktur RSUD Parapat, Amran Situmorang, menjelaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan layanan unggulan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-nefrologi).

Namun, hambatan terbesar adalah keterbatasan anggaran. Dari total kebutuhan sekitar Rp90 miliar, baru Rp20 miliar yang terealisasi. Artinya, masih dibutuhkan sekitar Rp70 miliar untuk menyelesaikan seluruh fasilitas dan layanan yang direncanakan. (indra/hm25)