Simalungun, MISTAR.ID

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Simalungun mengajukan dua lokasi untuk pendirian Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan dari pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinas Sosial Simalungun, Osnidar Marpaung, mengatakan dua lokasi yang diusulkan berada di kawasan Batu 20, yaitu eks Rumah Sakit Tuan Rondahaim dan area pembibitan pertanian milik pemerintah daerah di Karanganom, Panei.

"Kita sudah ajukan dua lokasi ke Kementerian Sosial. Yang satu di Batu 20 dan satu lagi di Panei. Semuanya sudah lengkap dengan persyaratannya," ujar Osnidar, Senin (19/5/2025).

Menurut Osnidar, usulan dari Simalungun kemungkinan akan diproses pada tahap kedua, mengingat pada tahap pertama hanya empat kabupaten/kota di Sumatera Utara yang dipilih.

"Pihak kementerian sudah datang bersama tim dari PU dan instansi terkait lainnya untuk meninjau lokasi. Dari hasil kunjungan itu, mereka tampaknya lebih condong memilih lokasi di Panei," ujarnya.

Jika disetujui, pembangunan Sekolah Rakyat di Simalungun akan dimulai tahun ini dan diperkirakan siap menerima siswa baru pada tahun ajaran mendatang.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan program alternatif pendidikan dari Kementerian Sosial RI yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak jalanan, serta kelompok rentan lainnya.

Program ini menekankan pembelajaran berbasis keterampilan hidup dan penguatan karakter, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan sekolah formal.

Namun, beberapa warga mengaku belum mengetahui adanya program ini. Mereka berharap pemerintah daerah lebih aktif melakukan sosialisasi.

"Sudah pernah tahu ada rencana sekolah seperti itu, tahu dari media sosial. Belum ada kalau sosialisasi, padahal bagus itu, bisa bantu anak-anak yang putus sekolah," ujar Indah, warga Kecamatan Panei.

Hal senada disampaikan Agus Sinaga, tokoh masyarakat di Batu 20. Dia mendukung penuh kehadiran Sekolah Rakyat, namun menilai informasi soal program ini belum menyentuh lapisan masyarakat secara luas.

"Ini program bagus, tapi banyak yang belum tahu. Sosialisasinya kurang. Pemerintah perlu gandeng tokoh masyarakat dan lembaga lokal supaya informasi sampai ke bawah," ucapnya.

Dinsos Simalungun menyatakan akan terus mengupayakan agar program ini dapat segera terealisasi dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.(Indra/hm18)