Pematangsiantar, MISTAR.ID

Di tengah geliat program penguatan ekonomi berbasis koperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Tanjung Pinggir masih menghadapi tantangan serius. Bukan karena minim semangat, tapi karena belum hadirnya dukungan konkret yang menjadi fondasi utama pergerakan mereka.

Kamis lalu, pengurus KKMP Tanjung Pinggir menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) di kantor lurah. Meski berlangsung sederhana, kegiatan ini menjadi bukti komitmen untuk membangun koperasi tetap hidup di tengah berbagai keterbatasan terutama karena hingga kini mereka belum memiliki kantor sendiri.

“Kami tetap bergerak dengan apa yang ada. RAT ini jadi bukti bahwa KKMP Tanjung Pinggir tidak berhenti, hanya saja memang masih menunggu dukungan nyata dari pemerintah," ujar Ketua KKMP Tanjung Pinggir, Mahadi Sitanggang, Selasa (31/3/2026).

Di tingkat kota, kondisi serupa juga dialami banyak KKMP lainnya. Sebagian besar masih menanti arahan dari Dinas Koperasi, termasuk kejelasan terkait bantuan-bantuan operasional yang hingga kini belum tersampaikan secara resmi.

"Informasi soal bantuan kendaraan hanya kami dengar dari media sosial. Secara resmi, belum ada penjelasan yang kami terima sampai sekarang," katanya.

Ia mengatakan, persoalan utama yang dihadapi adalah ketiadaan lahan untuk pembangunan kantor. Pemerintah memang dikabarkan akan membantu pembangunan, namun dengan syarat tersedianya lahan milik negara seluas 1.000 meter persegi.

Menjawab hal itu, pengurus KKMP telah mengusulkan lahan di kompleks Sekolah Luar Biasa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Pinggir. Bahkan, lokasi tersebut telah ditinjau bersama pihak terkait, termasuk unsur TNI.

"Kami tidak hanya menunggu. Kami sudah turun langsung meninjau lokasi bersama pihak terkait, termasuk Danramil. Artinya, kami serius," ucapnya.

Tapi karena status lahan berada di bawah kewenangan provinsi, pihak KKMP telah menyurati Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk memfasilitasi proses tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi.

“Kami berharap Pemko bisa menjembatani komunikasi dengan Pemprov. Sampai sekarang surat kami belum mendapat jawaban," tuturnya.

Satu opsi lahan alternatif sempat ditawarkan, namun akhirnya ditolak karena dinilai tidak layak dan berada dekat dengan TPA, akses jalan buruk, dan jauh dari permukiman warga.

"Kami ingin koperasi ini hidup, bukan sekadar berdiri. Kalau lokasinya sulit dijangkau dan tidak nyaman, bagaimana masyarakat mau datang," katanya.

Kini, harapan terbesar tertuju pada lahan eks PTPN III di kawasan Tanjung Pinggir, khususnya di sekitar Jalan Rondahaim Saragih yang dinilai strategis. "Di sana lahannya luas dan lokasinya sangat mendukung. Kami berharap Pemko bisa membantu proses pelepasan lahan itu untuk kantor KKMP," ujarnya.