Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Keluhkan Kepala BPBD Tak Pernah Hadiri Undangan Rapat

Ketua Komisi IV DPRD Simalungun, Abdul Rajak Siregar. (foto: indra/mistar)
Simalungun, MISTAR.ID - Ketua Komisi IV DPRD Simalungun, Abdul Rajak Siregar, mengeluhkan sikap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Budiman Silalahi, yang disebut tidak pernah hadir saat diundang dalam rapat bersama DPRD.
Menurut Rajak, selama ini setiap undangan rapat hanya dihadiri sekretaris dan kepala bidang di BPBD. Kondisi itu membuat Komisi IV kesulitan meminta penjelasan mengenai penanganan bencana dan perbaikan fasilitas umum yang rusak.
"Setiap kali kita mengadakan rapat dan memanggil BPBD, selalu yang hadir itu sekretaris dan selalu kita pulangkan. Mulai dilantik belum pernah ada pertemuan untuk pembahasan," kata Rajak, Jumat (20/11/2026).
Ia mengatakan, DPRD tidak bisa banyak membahas persoalan di lapangan karena tidak mendapat penjelasan langsung dari pimpinan BPBD. Padahal, sejumlah kerusakan akibat bencana membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Rajak mencontohkan jalan yang tertutup longsor dan sekolah yang terpaksa meliburkan kegiatan belajar. Dalam situasi seperti itu, DPRD perlu mengetahui apa yang sudah dikerjakan BPBD dan bagaimana kelanjutan penanganannya.
"Setiap rapat hanya sekretaris, ini sangat kita sayangkan. Sementara perbaikan sangat dibutuhkan masyarakat. Ada jalan yang tertutup longsor, ada sekolah yang diliburkan. Tetapi dengan kondisi kepala badan tak pernah hadir, bagaimana kita mengetahui? Ini juga sangat kita kesalkan," ujarnya.
Sepanjang November 2026, longsor terjadi di sejumlah wilayah Simalungun. Di Kecamatan Dolok Silou, material longsor sempat menutup jalan dan menghambat aktivitas warga. Anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah turut merasakan dampaknya.
Sementara itu, banjir di Serbelawan beberapa waktu lalu juga belum sepenuhnya mendapat penanganan perbaikan. Sejumlah kejadian bencana lainnya turut menambah persoalan yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Di luar penanganan kerusakan, Rajak menyebut pihaknya juga belum menerima hasil pemetaan daerah rawan bencana dari BPBD. Padahal, data tersebut diperlukan untuk mengetahui wilayah yang berpotensi mengalami longsor maupun banjir.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah sungai yang dinilai membutuhkan normalisasi sebagai salah satu upaya mengurangi risiko banjir.
"Mereka harus membuat pemetaan wilayah, di mana lokasi-lokasi dengan potensi bencana tinggi mulai dari longsor dan lainnya. Sungai-sungai juga banyak yang harus dinormalisasi," katanya.
Rajak berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari BPBD. Ia menilai komunikasi dengan DPRD diperlukan agar penanganan bencana dan penggunaan anggaran untuk perbaikan bisa diketahui secara jelas.
Sementara itu, Budiman Silalahi belum berhasil dimintai keterangan. Ia belum memberikan penjelasan mengenai perbaikan yang telah dilakukan di lokasi terdampak bencana, termasuk langkah yang disiapkan BPBD untuk mengantisipasi kejadian serupa ke depannya.

