Thursday, November 19, 2026
SIANTAR SIMALUNGUN

Hadapi Puncak Musim Hujan 2026/2027, BPBD Pematangsiantar Keluarkan Peringatan Dini Bencana

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 10.54 WIB
hadapi_puncak_musim_hujan_20262027_bpbd_pematangsiantar_keluarkan_peringatan_dini_bencana

Kepala BPBD Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap. (Foto: Dok/Mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (19/11/2026) - Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui BPBD mengeluarkan peringatan dini untuk menghadapi puncak musim hujan 2026/2027. Langkah ini diambil untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, pohon tumbang, hingga cuaca ekstrem yang kerap mengganggu aktivitas warga.

Kepala BPBD Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap, menyatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Utara tentang peringatan dini dan kesiapsiagaan menjelang puncak musim hujan di Sumut pada 2026/2027.

“Kami dorong seluruh jajaran dan pihak terkait di Kota Pematangsiantar untuk bergerak cepat dan terarah sebelum puncak hujan tiba,” kata Dedi kepada Mistar.id, Kamis (19/11/2026).

Dia juga mengingatkan, pencegahan perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Semua pihak diminta memeriksa dan membersihkan drainase, gorong-gorong, dan saluran air supaya air tidak tersumbat atau meluap.

“Soal sampah, kami minta perhatian khusus. Jangan sampai menumpuk dan bikin saluran buntu. Aliran sungai dan titik rawan banjir juga harus rutin dipantau, biar bisa langsung diatasi kalau ada masalah yang bahaya buat warga,” jelasnya.

Dedi menegaskan, semua sarana dan prasarana penanggulangan bencana harus siap. Jalur dan titik evakuasi, lokasi pengungsian sementara, logistik, alat komunikasi, armada kendaraan, dan perlengkapan darurat harus siaga dan dapat digunakan kapan saja.

“Peran BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana kita kuatkan lagi, terutama melalui Pusdalops. Di sini, laporan dari warga masuk, situasi di lapangan dipantau, informasi resmi disebarkan, dan langkah semua instansi bisa disatukan,” lanjut Dedi.

Surat instruksi ini sudah ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, kepala dinas, para camat dan lurah, instansi vertikal, TNI/Polri, fasilitas kesehatan, relawan, pelaku usaha, hingga seluruh warga.

“Koordinasi antar sektor penting kita jaga, terutama di bidang sumber daya air, infrastruktur, lingkungan hidup, kesehatan, sosial, pangan, energi, keamanan, komunikasi, dan ketertiban,” tambahnya.

Dedi juga menekankan, perlindungan warga, kelancaran layanan publik, ketersediaan kebutuhan pokok, dan pendampingan kelompok rentan menjadi prioritas utama.

“Camat dan lurah kami minta untuk menggandeng RT/RW dan masyarakat, mendata kebutuhan kelompok rentan, dan sigap melapor ke BPBD kalau ada kejadian atau hambatan di lapangan,” ujarnya.

Tidak hanya soal kesiapan petugas dan fasilitas, edukasi dan simulasi bencana tetap berjalan di tengah masyarakat. Warga juga diimbau selalu mengikuti informasi resmi, menjauhi sungai atau saluran air saat hujan lebat, dan tidak memaksa melintasi genangan yang kedalamannya belum jelas.

“Kalau situasi memburuk atau petugas minta warga mengungsi, segera bergerak ke lokasi aman demi keselamatan bersama. Semua perangkat daerah juga wajib menjalankan tugas masing-masing dan segera melapor lewat jalur koordinasi resmi kalau ada kejadian atau kebutuhan darurat,” tutupnya.(hm02)