Pematangsiantar, MISTAR.ID

Rapat Paripurna ke-III DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 menjadi momentum penyampaian 31 rekomendasi dewan tentang capaian dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam forum tersebut, pada Senin (27/4/2026), Panitia Khusus (Pansus) telah menyampaikan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Pembacaan rekomendasi dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Charles Siregar. DPRD menegaskan LKPJ bukan sekadar laporan administratif tahunan, melainkan instrumen refleksi kinerja yang harus ditindaklanjuti secara konkret dalam perencanaan, penganggaran, hingga pembentukan kebijakan strategis daerah.

"Rekomendasi menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Charles Siregar saat membacakan rekomendasi untuk didengar oleh Wali Kota Siantar.

Sementara itu, dari 31 rekomendasi yang telah dibacakan, terdapat tiga hal yang menjadi sorotan, yakni sektor ketahanan sosial dan politik yang diarahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pansus menekankan pentingnya penguatan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial melalui sistem yang lebih responsif dan terkoordinasi. Selain itu, upaya pembinaan ideologi bangsa juga didorong lebih masif, terutama bagi generasi muda, guna memperkuat nilai Pancasila dan persatuan.

Tidak kalah penting, dukungan terhadap keberlanjutan pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) juga menjadi sorotan, dengan dorongan alokasi anggaran yang lebih memadai pada tahun 2026.

Pada lingkup Sekretariat Daerah, rekomendasi difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Bagian Hukum diminta memperkuat harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

Sementara itu, Bagian Kesejahteraan Rakyat didorong untuk meningkatkan sinergi lintas perangkat daerah agar program sosial lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi, DPRD menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mendapat perhatian serius. Pansus menilai perencanaan pembangunan harus lebih berbasis data akurat dan sesuai kondisi lapangan terkini, termasuk pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis.

Selain itu, pola pelaksanaan proyek fisik diharapkan lebih disiplin dengan memulai pekerjaan sejak awal tahun anggaran guna menghindari penumpukan di akhir tahun. Penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan aspek urgensi, dampak ekonomi, dan pemerataan wilayah secara berimbang.

Secara keseluruhan, rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ini menegaskan komitmen DPRD Kota Pematangsiantar dalam menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi Pemko untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 sehingga tersusun rekomendasi DPRD.

"Kami menyadari bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan wahana evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar. Catatan serta rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti dan dijadikan acuan guna perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang," ujar Wesly Silalahi. (hm25)