BPBD Siantar Akui Penyaluran Bantuan Bencana Sering Terhambat Akibat Lambatnya Data dari Kecamatan

Rapat pembahasan R -APBD tahun 2026 antara Komisi III dan BPBD Kota Pematangsiantar, Selasa (25/11/2025). (Foto: Hamzah/Mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana kerap terhambat akibat keterlambatan data dari kecamatan dan kelurahan. Hal ini disampaikan BPBD dalam rapat pembahasan R-APBD bersama Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (25/11/2025).
BPBD menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sangat bergantung pada data warga terdampak yang dihimpun oleh kelurahan dan diteruskan oleh kecamatan. Proses pendataan di lapangan yang sering memakan waktu membuat bantuan tidak dapat segera disalurkan.
“Bukan kami ingin menyalahkan siapa pun, tetapi lambatnya pendataan dari kecamatan membuat penyaluran bantuan menjadi lebih lama. Saat kejadian puting beliung kemarin, pendistribusian bantuan memakan waktu hampir dua minggu karena kami menunggu data lengkap dari kelurahan,” ujar Sipayung, Staf BPBD Pematangsiantar.
Dalam peristiwa puting beliung tersebut, terdapat 271 Kepala Keluarga yang berhak menerima bantuan. Penyaluran baru dapat dilakukan setelah seluruh data resmi diterima dan diverifikasi.
Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar menyoroti pentingnya kesiapsiagaan BPBD, termasuk kecukupan stok logistik dan fasilitas penyimpanan. Anggota Komisi III, Erwin Siahaan, menegaskan bahwa BPBD harus selalu siap mengingat tugas kemanusiaan yang diemban.
“BPBD harus selalu siap. Warga terdampak bencana tidak bisa menunggu. Harus ada stok yang tersedia, dan ini tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif,” tegas Erwin.
Dalam rapat juga terungkap bahwa BPBD saat ini mengalami keterbatasan gudang logistik. Tempat penyimpanan yang digunakan merupakan lahan pinjaman dari BPS, sementara ruang kantor BPBD terlalu sempit untuk menampung peralatan dan bantuan.
Komisi III mengusulkan agar Pemkot segera menyiapkan gudang yang representatif agar penyimpanan dan distribusi bantuan dapat berlangsung lebih efektif. Selain itu, anggota dewan menilai koordinasi lintas instansi harus diperkuat untuk mempercepat respons saat bencana terjadi.
Meski terbatas, BPBD memastikan bahwa seluruh bantuan tetap disalurkan kepada warga terdampak berbagai bencana, seperti kebakaran, genangan air, dan angin puting beliung.
“Kami tetap berupaya maksimal. Begitu data masuk, besoknya bantuan langsung kami distribusikan,” tambah Sipayung.
Komisi III berharap koordinasi antar lembaga dapat lebih cepat dan efektif sehingga tidak ada lagi keterlambatan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
BERITA TERPOPULER
BERITA TERPOPULER
























