Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencoba mempelajari Artificial Intelligence/AI DeepSeek yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok.

Seperti disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kemkomdigi, Oki Suryowahono, menanggapi keputusan sejumlah negara untuk membatasi atau menutup akses ke aplikasi DeepSeek.

"Jadi, kami sebagai kementerian ini memang akan nanti ke depan mencoba lebih hati-hati lagi, atau juga mencoba lebih mempelajari lagi apa yang harus kami lakukan terhadap DeepSeek ini," tutur Oki dikutip dari media antara, pada Rabu (12/2/25).

"Apakah memang benar menjadi suatu ancaman seperti itu, atau mungkin sebenarnya kita enggak tahu ada masalah apa antara DeepSeek ini dengan kompetitor-kompetitornya," sambung Oki.

Kemkomdigi, kata Oki, tidak akan mengeluarkan kebijakan tanpa terlebih dulu melakukan kajian terhadap manfaat dan potensi ancaman dari pemanfaatan model kecerdasan buatan tersebut bagi pengguna.

"Pasti kita harus hati-hati, jangan sampai kita juga terlalu gegabah gitu ya, tiba-tiba memblokir DeepSeek. Mungkin ada banyak juga orang yang terbantu dengan DeepSeek," pungkasnya.

Sejumlah Negara Tutup Akses

Diketahui, pada penghujung Januari 2025 kemarin, Italia menutup akses ke DeepSeek. Otoritas Perlindungan Data Italia (GPDP) mengatakan bahwa langkah itu dilakukan untuk melindungi data pengguna di negara itu.

Selanjutnya, Kementerian Urusan Digital Taiwan melarang penggunaan AI DeepSeek di seluruh instansi pemerintah, perusahaan milik negara, dan sekolah negeri.

Pemerintah Taiwan menilai teknologi AI DeepSeek berisiko terhadap keamanan informasi nasional, terutama terkait potensi kebocoran data akibat transmisi lintas batas.

Samah halnya dengan Taiwan, pemerintah Australia juga melarang pegawai negeri menggunakan aplikasi DeepSeek AI dengan alasan keamanan siber.

Meski larangan ini tidak berlaku bagi warga sipil, pemerintah Australia tetap mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan AI demi menjaga privasi digital mereka.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan (Korsel) sementara waktu melarang penggunaan DeepSeek pada perangkat pegawai karena alasan keamanan.

Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korsel juga telah meminta penjelasan resmi dari DeepSeek terkait kebijakan pengelolaan data pengguna.

Sementara itu, Korea Hydro & Nuclear Power, perusahaan energi milik pemerintah, telah memblokir layanan AI ini di perangkat pekerjanya. (*/hm27)