Medan, MISTAR.ID - Pemerintah berencana akan memberikan pendidikan gratis mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Rencana ini mendatangkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat.

Apalagi di tengah beban pengeluaran besar pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), modernisasi alutsista, serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan program lainnya yang mencapai hingga ratusan triliun per tahunnya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat, pengamat kebijakan publik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution berpandangan bahwa persoalan pendanaan bukanlah hambatan utama bagi Indonesia.

“Indonesia itu kaya raya. Jadi urusan anggaran pendidikan gratis bukan masalah besar bagi pemerintah,” ujarnya, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, jika pemerintah sudah punya kemauan pasti di situ ada jalan. Ia mencontohkan bagaimana berbagai proyek strategis nasional yang membutuhkan dana masif, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol atau kereta api.

“Karena berapa banyak program yang dijalankan bisa dijadikan utang, misalnya Kereta Api Cepat Whoosh Jakarta- Bandung. Atau jalan tol, dan lainnya,” kata Rafriandi.

“Sedangkan ini sebuah kebijakan pemerintah yang mulia, yang bisa memberikan jaminan masa depan generasi muda atau diistilahkan dengan generasi emas 2045,” tambahnya.

Sebelumnya, berdasarkan perhitungan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, kebutuhan anggaran pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP hingga SMA berkisar hingga Rp210 triliun, sementara untuk perguruan tinggi mencapai Rp92 triliun.

Dengan demikian, total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis ini mencapai Rp302 triliun. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan program pendidikan gratis tersebut diprediksi dapat direalisasikan penuh pada 2028 mendatang.