Medan, MISTAR.ID
Memasuki hari ke-7 masa kampanye, terlihat para calon legislatif belum sepenuhnya terlibat dalam kampanye tatap muka kepada masyarakat.
Akademisi dari FISIP UMSU, Mujahiddin menyebutkan pola kampanye mengalami perubahan signifikan karena pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan aktif media sosial.
“Strategi kampanye telah berubah seiring dengan pesatnya teknologi digital saat ini,” ujarnya kepada mistar.id, Senin (4/12/23).
Ia menjelaskan bahwa pada pemilu sebelumnya, peserta pemilu sudah mulai mengadopsi sosial media sebagai platform kampanye, baik untuk menyebarkan pesan politik maupun untuk menyampaikan berita yang seringkali tak jelas asal usulnya.
Baca juga:Â Newsroom: Anies Baswedan Kampanye Masalah Harga Sembako di Sumut
“Dalam banyak kasus, ada penyebaran wacana tanpa sumber yang jelas, seperti black campaign dan hoax,” imbuhnya.
Mujahiddin menyampaikan bahwa perubahan strategi kampanye terutama terlihat dalam lebih banyaknya framing diri para calon legislatif di media sosial sebagai alat pencitraan diri, terutama karena pemilih gen Z cenderung dominan dalam penggunaan media digital.
Di sisi lain, Yudha Lesmana Pohan, Calon Legislatif Dapil 7 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, menyatakan bahwa strategi partainya melibatkan kolaborasi dengan influencer muda kota Medan dalam mencapai target pemilih muda.
“Sekaligus kami tetap aktif di lapangan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, PSI dikenal sebagai partai yang kreatif,” ujarnya kepada mistar pada Selasa (21/11/23).
Sementara itu, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Boydo Panjaitan menegaskan bahwa strategi partainya tetap berfokus pada interaksi langsung dengan masyarakat, namun setiap calon legislatif dari partainya harus hadir di media sosial.
Baca juga:Â KPU Kota Padangsidimpuan Ingatkan Parpol Melaporkan Dana Kampanye
“Kami menggabungkan strategi tatap muka dengan masyarakat dan penggunaan media sosial sebagai alat transparansi aktivitas anggota legislatif,” ungkapnya.
Menurut Mujahiddin, walaupun kampanye di media sosial dapat efektif, masyarakat lebih menghargai kehadiran langsung calon legislatif di lapangan.
“Ada preferensi berbeda antara pemilih muda dan pemilih berusia,” katanya, menegaskan bahwa kelompok ekonomi menengah ke bawah seringkali lebih responsif terhadap bantuan langsung yang ditawarkan dalam kampanye.
Ia menambahkan bahwa dalam konteks demokrasi yang berkualitas, pentingnya pemenuhan dua hal utama, yakni kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kualitas demokrasi sangat tergantung pada tingkat pendidikan dan kecukupan konsumsi masyarakat,” pungkasnya.(khairul/hm17)
