Jakarta, MISTAR.ID
Surat dari PDI Perjuangan memuat penolakan pemakaian Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk mencatat raihan suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah diterima pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Selasa (20/2/24) malam.
Komisioner KPU, Idham Holik mengatakan, pihaknya akan membahas surat itu.
“KPU sudah menerima surat dalam format PDF yang diberikan melalui messenger WhatsApp (WA) dikirim narahubung DPP PDIP,” sebutnya, pada Rabu (21/2/24).
Baca juga:Data Sirekap Berbeda Penyebab Rekapitulasi Kecamatan Distop
Idham menerangkan, Sirekap dibuat menjadi bentuk aktualisasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di UU itu diamanatkan penyelenggaraan Pemilu harus dengan prinsip terbuka dan terpercaya.
“Melalui Sirekap masyarakat bisa mengakses informasi perihal perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Via Sirekap, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyampaikan akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya pada publik,” paparnya.
Lanjut Idham, Sirekap juga dibuat merupakan bentuk kontrol dalam tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi. Sirekap sebagai alat bantu untuk memastikan proses pemungutan suara berdasarkan dengan apa yang sudah diatur.
PDIP menyatakan menolak pemakaian Sirekap dalam mencatat perolehan suara Pemilu. Termasuk menampik penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca juga:Percepat Rekapitulasi Suara, PPK Sidikalang Pasang 2 Panel Sirekap
Surat nomor 2599/EX/DPP/II/2024 ditandatangani Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto.
Sirekap adalah alat bantu yang dipakai KPU dalam penghitungan dan rekapitulasi suara. Sirekap bukan sebagai rujukan untuk penetapan hasil Pemilu.
KPU tetap melaksanakan rekapitulasi manual bertingkat, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. (cnn/hm16)
