Jakarta, MISTAR.ID
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan akan memastikan bahwa bansos dari pemerintah tidak digunakan oleh peserta pasangan calon dalam Pilkada 2024.
“Pasti akan jadi pengawasan. Yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang digunakan pemerintah untuk kepentingan peserta pasangan calon tertentu,” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/24), mengutip CNN Indonesia.
Baca juga:Â DPD Golkar Palas Terima Pendaftaran Putra Mahkota Alam Bersama Achmad Fauzan
Bagja juga menekankan bahwa aspek kendala geografis, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan implementasi program pemerintah akan menjadi fokus pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada serentak mendatang.
Selain itu, ia mengimbau para kepala daerah untuk tidak melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah tanpa izin Menteri Dalam Negeri hingga enam bulan setelah Pilkada selesai.
Menurut Bagja, Pilkada serentak tahun ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan Pilkada sebelumnya di masa pandemi. Dia menyoroti jumlah wilayah yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun ini yang jauh lebih banyak.
“Kenapa? Karena seluruh daerah melakukan pemilihan kepala daerah. Kalau dulu ada 270 (daerah), sekarang semuanya melakukan pemilihan kepala daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta,” jelasnya.
Baca juga:Â Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Ke PDIP Sumut
Oleh karena itu, lanjut Bagja, koordinasi antarlembaga akan diperkuat sebagai antisipasi terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini, serta sumber daya juga akan diperkuat untuk menghadapi tantangan tersebut.
Bagja juga menekankan pentingnya rentang kendali yang baik antara Bawaslu RI dengan Bawaslu daerah dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.
“Ini yang harus diperkuat karena sekarang udah enggak bisa lagi daerah yang lain bantuin. Ini enggak bisa. Sekarang semua melakukan pemilihan kepada daerah, kecuali Bawaslu Republik Indonesia sebagai penanggung jawab terakhir,” katanya. (CNN/hm22)
