Jakarta, MISTAR.ID (16/10/2026) — Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara terukur. Langkah ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan regulasi tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.

Komisi I DPR menghormati putusan yang diucapkan pada Kamis (15/10/2026) tersebut. Sebagai tindak lanjut, kata Dave, parlemen dan pemerintah mencermati pertimbangan dan amar putusan MK sebagai dasar perubahan undang-undang.

"Dengan tenggat waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan, proses pembahasan perlu dipersiapkan secara terukur dan melibatkan pihak-pihak terkait agar menghasilkan aturan yang menjawab persoalan hukum secara menyeluruh," ucapnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Menurut Dave, putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 itu menjadi momentum penting untuk memperbaiki UU Peradilan Militer agar lebih jelas dan selaras dengan perkembangan hukum.

Salah satu pengaturan yang perlu diperjelas, yaitu batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum, terutama dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.

"Pengaturan yang tegas diperlukan agar setiap perkara ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran," ujar Dave.

Ia menjelaskan materi perubahan perlu mencakup definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batas kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan mengadili.

Pembaruan undang-undang, Dave menekankan, harus memperkuat kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum, sekaligus mempertimbangkan karakteristik tugas, disiplin, dan kebutuhan organisasi militer.

"Keduanya perlu ditempatkan secara proporsional agar proses peradilan berjalan sesuai ketentuan dan profesionalisme TNI tetap terjaga," katanya.

Komisi I DPR memandang tindak lanjut putusan itu harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab agar revisi menghasilkan aturan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung profesionalisme TNI dalam menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya memerintahkan perubahan undang-undang harus memuat substansi yang jelas dan tegas perihal definisi dan yurisdiksi tindak pidana militer.(Antara/hm02)