5.8 C
New York
Friday, April 26, 2024

Tri Rismaharini Beberkan Anggaran Kemensos Rp40,7 Miliar Diblokir

Jakarta, MISTAR.ID

Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta Pusat, pada Selasa (19/3/24/), Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini membeberkan anggaran kementerian yang dipimpinnya diblokir sebesar Rp 40,78 miliar pada tahun 2024.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menyatakan, ada utang dalam biaya salur Program Keluarga Harapan (PKH) melalui PT Pos Indonesia mencapai Rp 44 miliar.

“Utang Kemensos terkait biaya salur sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 76,88 miliar,” katanya.

Baca juga:Kemensos Serahkan Santunan Kepada Korban Bencana di Simangulampe Humbahas

Dia merinci pagu anggaran BLT El Nino yang dikucurkan pada November 2023 dan Desember 2023 hingga Rp 7,52 triliun, termasuk biaya salur. Risma juga melaporkan ada 18,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah berhasil salur dari target 18,8 juta KPM.

“Telah 98,01 persen sukses salur BLT El Nino, di mana besarannya Rp 200 ribu per bulan per KPM. Totalnya hingga Rp 7,37 triliun,” tandasnya.

Curahan hati (curhat) pemblokiran anggaran bukan datang perdana dari Risma. Keluhan dana yang diblokir juga datang dari Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman sampai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Bambang Susantono.

Baca juga:Ahli Waris Korban Banjir Bandang Simangulampe Dapat Santunan Kemensos RI

Benar ada pemblokiran anggaran lewat mekanisme automatic adjustment yang dilaksanakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Keputusan ini memotong 5 persen anggaran beberapa kementerian/lembaga (K/L) dengan total Rp 50,14 triliun.

Ini diumumkan dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Surat dilayangkan pada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Sri Mulyani mengatakan, blokir anggaran adalah instruksi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024. Termasuk diklaim pemblokiran dilakukan dengan menganalisa situasi geopolitik global. (cnn/hm16)

Related Articles

Latest Articles