Jakarta, MISTAR.ID
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah angkat bicara terkait pembentukan Kementerian Perumahan yang sudah diwacanakan belum lama ini. Zainal menyebutkan bahwa pembahasan mengenai pemisahan kementerian ini belum terlalu banyak dilakukan.
“Saya belum tahu. Mungkin pimpinan yang lain sudah mendiskusikannya,” ujar Zainal saat ditemui setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/24), dilansir dari detik.
Sejauh ini, dikatakan Zainal telah ada skenario mengenai pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dari Perumahan. Pemerintah nantinya juga akan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai kerangka pembangunan untuk masa pemerintahan satu periode.
“Karena dalam pembangunan perumahan, ada berbagai intervensi yang diperlukan, seperti intervensi fisik dalam pembangunan dan juga pembiayaan. Salah satu masalah besar adalah akses terhadap pembiayaan,” jelasnya.
Baca juga:Â Mulai 15 Juli, Kementerian PUPR Salurkan Air Bersih ke IKN
Di tengah wacana pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp 75,63 triliun dari Rp 140 triliun pada tahun 2024. Zainal mengaku tidak mengetahui apakah penurunan anggaran ini terkait dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.
“Kami tidak tahu apakah ada hubungannya. Namun, seperti yang pernah disampaikan Pak Menteri (Basuki), saat kabinet baru dibentuk pada tahun 2014, anggarannya kira-kira seperti itu. Biasanya, anggaran tersebut minimal. Pimpinan Komisi V juga berpendapat sama karena anggaran disiapkan untuk pemerintahan berikutnya yang memiliki prioritas berbeda. Menurut saya, ini adalah bagian dari mekanisme tata kelola anggaran yang diperlukan,” ungkapnya.
Sebagai informasi tambahan, rencana pembentukan Kementerian Perumahan ini kembali disinggung oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Menurut Hashim, Prabowo telah menyetujui langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
“Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti sebelumnya,” kata Hashim di Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/24) lalu. (detik/hm20)
