Jakarta, MISTAR.ID

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah akibat berbagai pelanggaran dalam Pilkada, termasuk diskualifikasi calon. Keputusan ini berpotensi menelan anggaran ratusan miliar hingga mencapai Rp1 triliun.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam rapat bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025), mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk PSU diperkirakan mencapai Rp486,3 miliar.

"Perkiraan kebutuhan itu sekitar Rp486.383.829.417," ujar Afifuddin saat memaparkan anggaran KPU, dilansir dari detiknews.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, memperkirakan anggaran PSU bisa lebih besar, mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun. Ia memasukkan tambahan biaya pengamanan oleh Polri dan TNI dalam perhitungannya.

"Tadi saya hitung kasar, itu bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun," kata Dede.

Dede juga menjelaskan bahwa anggaran PSU seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Namun, jika pemda tidak sanggup, pemerintah pusat dapat mengambil alih pendanaan.

"Sesuai amanat undang-undang, jika pemda tidak sanggup, maka pemerintah pusat dapat menganggarkan. Nah, kata 'dapat' ini yang harus kita bahas bersama, apakah sepenuhnya ditanggung pusat atau ada kontribusi dari provinsi," pungkasnya.