Jakarta, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar ketentuan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat lebih fleksibel. Ia menilai penerapan TKDN yang terlalu kaku justru menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025), dilansir dari Kompas.com.

Namun, pelaku industri elektronik menyampaikan kekhawatiran atas rencana pelonggaran, atau bahkan penghapusan, kebijakan TKDN.

Langkah tersebut dinilai bisa berdampak luas dan negatif bagi sektor industri dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman, mengatakan bahwa jika pelonggaran TKDN diberlakukan di sektor elektronik, maka sektor-sektor lain kemungkinan besar akan ikut meminta perlakuan serupa.

“Sebaiknya penerapan TKDN untuk elektronik diperluas dengan model sektoral, di mana setiap perangkat elektronik—selain handphone, komputer genggam, dan tablet—memiliki kebijakan yang spesifik,” jelas Daniel dalam keterangannya, dilansir dari Bloomberg.com, Jumat (11/4/2025).

Daniel justru mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan TKDN demi meningkatkan pemanfaatan kapasitas industri dalam negeri dan menarik investor.

“Untuk menjadi lebih tinggi lagi, untuk jaminan dan menarik investasi,” ujarnya.

Menurutnya, jika kebijakan TKDN dilonggarkan, hal itu berpotensi menurunkan tingkat utilisasi industri dalam negeri, terutama produk yang selama ini masuk dalam program TKDN.

"Ketidakpastian regulasi ini akan membuat keraguan dan pengalihan investasi sektor elektronik keluar Indonesia," tambahnya.

Ia juga menilai bahwa produsen lokal bisa kehilangan kesempatan dalam proyek-proyek pengadaan pemerintah (B2G), baik melalui mekanisme tender maupun e-katalog.

Dari sektor otomotif, Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, mengaku masih menunggu rincian resmi dari pemerintah sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait wacana pelonggaran TKDN.

"Kita masih tunggu peraturan yang rinci (dari pemerintah)," kata Jongkie saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Jongkie menyambut baik setiap perubahan regulasi yang dapat meningkatkan efisiensi industri otomotif nasional.

“Kami menyambut baik semua perubahan peraturan yang dapat membuat industri otomotif menjadi lebih efisien sehingga dapat bersaing di kancah dunia,” tutupnya. (berbagai sumber/hm20)