Jakarta, MISTAR.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran kekayaan alam Indonesia akibat praktik ekonomi ilegal agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

"Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di halaman tengah kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Dalam keadaan survival, yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," imbuh dia.

Oleh karena itu, Prabowo kembali menegaskan pentingnya menghentikan segala praktik yang mengakibatkan kebocoran sumber daya alam Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting mengingat kekayaan Indonesia telah dirampok selama ratusan tahun.

Melalui upaya penyelamatan sumber daya alam, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah berani untuk bangkit dan menolak menjadi sasaran pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan dari kekayaan alam Indonesia.

"Kita dipaksa sekarang untuk memilih menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan yang intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia? Atau kita meneruskan sistem yang mengakibatkan kekayaan Indonesia kita diambil ke luar negeri tahun demi tahun melalui praktik-praktik yang saya anggap penipuan?" tanya Prabowo.

Salah satu upaya penting untuk menghentikan kebocoran sumber daya alam tersebut adalah memberantas penyelundupan, yang menurut Prabowo tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat Indonesia.

"Penyelundupan adalah ibarat menikam bangsa kita, menikam badan kita. Penyeludupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita. Membunuh ekonomi kita artinya membunuh bangsa kita," tuturnya.

Adapun salah satu langkah konkret untuk mencegah praktik tersebut adalah penerapan kebijakan ekspor satu pintu bagi komoditas sumber daya alam strategis, yakni minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi, sejak 1 Juni 2026.

Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik underinvoicing, transfer pricing, pemindahan laba (profit shifting), serta pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Selain mencegah penyelundupan, pemerintah juga berupaya menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dengan menertibkan aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut Prabowo, seluruh upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah.

"Kita menerima mandat dari rakyat dalam situasi dan waktu yang memaksa kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan dengan berani," pungkasnya. (hm25/antara)