Jakarta, MISTAR.ID
Tahun lalu, PLN memperluas jaringan listriknya sebesar 11,5 persen menjadi 59.817 kilometer sirkuit. Perusahaan listrik milik negara PLN secara resmi mencatatkan obligasi senilai Rp1,88 triliun (US $ 126,9 juta) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada hari Rabu (9/9/20), karena berusaha mendanai operasi dan ekspansi di tengah tekanan skema bantuan Covid-19 pada keuangan.
Dalam surat yang dikirimkan ke bursa pada, Selasa (8/9/20), PLN mengungkapkan obligasi tersebut terdiri dari 10 seri, yang separuhnya merupakan obligasi konvensional senilai Rp1,5 triliun dan lima lainnya adalah sukuk senilai Rp376,5 miliar.
Jangka waktu obligasi tersebut bervariasi antara lima tahun hingga 20 tahun, menurut data perusahaan. Untuk obligasi konvensional, imbal hasil berkisar 6,7% untuk tenor 5 tahun hingga 8,86% untuk obligasi 20 tahun.
Suku bunga obligasi konvensional semuanya lebih tinggi dari suku bunga acuan obligasi pemerintah 10 tahun sebesar 6,9 persen, kecuali untuk Seri A dengan tenor lima tahun (6,7 persen), meskipun lebih rendah dari obligasi yang diterbitkan PLN pada Februari dengan tingkat kupon. antara 7,2 dan 9,05 persen.
Baca Juga:Tiga Bulan Tak Bayar Listrik, PLN Putus Lampu Jalan Di Parapat
Penerbitan obligasi PLN memperluas ruang bernapas perusahaan karena menyalurkan miliaran dolar dalam skema bantuan Covid-19, selain miliaran dolar lagi untuk proyek infrastruktur yang dipimpin pemerintah, termasuk program pembangunan pembangkit listrik baru senilai 35 gigawatt (GW).
“Dana (obligasi) akan digunakan untuk memperluas program 35GW dan untuk tujuan perusahaan secara umum,” kata juru bicara PLN Arsyadani Akmalaputri dalam pesan teks singkat pada hari, Rabu (9/9/20).
PLN, perusahaan listrik terbesar di Indonesia, telah sering menerbitkan obligasi global dan domestik selama dua tahun terakhir untuk menambal masalah keuangan yang timbul dari proyek ekspansi perusahaan, sekaligus menjaga harga eceran listrik tetap minimum.
Obligasi perusahaan, baik konvensional maupun sukuk, diberi peringkat AAA (anak tangga tertinggi) oleh lembaga pemeringkat kredit Indonesia (Pefindo) karena ikatan pemerintah yang kuat, monopoli pasar, dan “fleksibilitas keuangan” perusahaan.
Baca Juga:Kepala PLN Samosir Mangkir, Ketua Komisi I DPRD Samosir Kecewa
Perusahaan secara hukum memonopoli distribusi listrik, yang permintaannya diperkirakan akan tumbuh dalam jangka menengah, antara dua hingga tiga tahun, meskipun terjadi penurunan tajam akibat pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk menahan wabah Covid-19.
Namun, Pefindo juga menyinggung soal arus kas PLN yang mengalami kesulitan finansial besar dari proyek infrastruktur dan program bantuan yang merupakan bagian dari Public Service Obligations (PSO) perseroan.
“Peringkat dapat diturunkan jika Pefindo melihat adanya penurunan material dalam dukungan pemerintah,” tulis badan tersebut.
Baca Juga:PLN Terima Suntikan Modal Triliunan
Belakangan ini, pemerintah memerintahkan perusahaan listrik milik negara PLN menurunkan tarif listrik untuk semua rumah dan bisnis tertentu, guna meningkatkan daya beli masyarakat.
Berdasarkan perintah tersebut, PLN akan menurunkan tarif listrik yang dinyatakan dalam rupiah per kilowatt hour (Rp / KwH), sebesar 1,5 persen. Harganya turun menjadi Rp1.444,7 per KwH antara Oktober dan Desember tahun ini, dari sebelumnya Rp1.467 per KwH.
Berderit di bawah beban skema keringanan Covid-19, laba bersih PLN turun 96,5 persen tahun ke tahun (yoy) menjadi Rp 251,6 miliar di semester pertama, terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs di tengah melemahnya nilai tukar rupiah.(the jakarta post/ja/hm10)
