Jakarta. MISTAR.ID
Pemerintah mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) masih terkendala data. Dari 40 persen masyarakat terbawah (bottom line), hanya 20 persen diantaranya yang bisa dipastikan tepat sasaran mendapat bantuan tersebut.
Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan, Masyita Crystallin, pendataan bansos saat ini masih perlu diperbaiki. “Kita lihat bottom 40 persen. Sebetulnya datanya sudah ada, tapi yang betul-betul by name by address dan sudah confirm NIK-nya tidak double dan sebagainya. Itu baru sampai penerima BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), kartu sembako,” kata Masyita dalam diskusi virtual, Jumat (24/4/20).
Dia menjelaskan, 20 persen masyarakat terbawah tersebut selama ini telah mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam bentuk kartu sembako. Bagi kelompok ini, pemerintah lebih mudah jika ingin menambah (top up) bantuan yang diberikan.
“Misal kondisi ekonomi memburuk, pemerintah perlu top up, kita cuma bisa akses langung yang bottom 20 persen. Padahal yang bottom 40 persen, bahkan saat kondisi seperti ini, sampai dengan bottom 60 persen itu, bisa ikut terpengaruh konsumsinya karena penurunan pendapatan,” jelasnya.
Menurut dia, pendataan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah. Dengan keterbatasan situasi akibat pandemi Covid-19, pemerintah menggunakan berbagai sumber data.
Misalnya, penerima subsidi listrik di PLN atau penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan. “Ini PR kita bersama. Untuk top up jelas pemerintah sedang melakukannya, tapi caranya seperti apa? Tidak semua oleh pemerintah pusat. Sebagian memang di pemerintah daerah, karena daerah lebih cepat menjangkau data masyarakatnya,” tambahnya.
Dalam APBN 2020, pemerintah mengguyur Rp405,1 triliun untuk penanganan hingga pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dana ini berasal dari realokasi belanja dalam APBN 2020 maupun tambahan pembiayaan.
Anggaran bansos masuk dalam pos anggaran jaring pengaman sosial, baik untuk kelompok UMKM maupun pekerja informal sebesar Rp110 triliun.
Sementara sisanya, yakni anggaran untuk kesehatan sebesar Rp75 triliun, stimulus kepada dunia usaha atau sektor industri senilai Rp70,1 triliun. Terakhir, pembiayaan anggaran atau utang untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun.
Tanggung Jawab Pemda
Terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menyatakan, pendataan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Penyaluran bansos ini diketahui menuai permasalahan di lapangan karena terdapat perbedaan antara warga yang didata dengan yang menerima.
“Data itu semuanya datang dari bawah mulai RT, RW, lurah, camat, sampai Pemprov atau Pemkab, dalam hal ini Dinsos. Jadi pendataan itu memang tanggung jawab Pemda supaya data itu betul-betul by name, by address, tidak meleset,” ujar Donny kepada wartawan, Jumat (24/4/20).
Jika memang ada kesalahan data, Donny menuturkan, Pemda bertanggungjawab untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Menurutnya, seluruh aparat Pemda mulai dari tingkatan bawah, juga harus mengoreksi untuk memastikan bansos yang disalurkan tepat sasaran.
“Bila masih ada kesalahan, kekeliruan ya harus segera dikoreksi. Semuanya aparat Pemda di bawah harus bekerja keras memastikan semua itu,” katanya.
Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menyalurkan bansos bagi warga terdampak Covid-19. Namun proses penyaluran bantuan itu disebut banyak mengalami kendala di lapangan. Salah satunya di Jakarta.
Proses pendataan bansos dikritik karena tak sesuai dengan penerimanya. Terdapat anggota DPRD DKI Jakarta yang masuk dalam daftar penerima bansos. Sementara di provinsi lain seperti Jawa Barat juga terdapat perbedaan jumlah warga yang didata dengan yang menerima.
Muhadjir Bentuk Tim
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan membentuk Tim Gabungan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bansos dari Pemerintah.
Muhadjir mengatakan hal ini dilakukan karena penyaluran bansos oleh pemerintah memerlukan pengawalan dan pemantauan yang sistematis untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran.
“Sebagaimana arahan presiden, operasi penyaluran sembako harus benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan kebutuhan dasar sehari-hari,” kata Muhadjir melalui rilis yang diterima, Jumat (24/4/20).
Dia juga meminta agar pihak Kementerian Sosial bersedia memberikan laporan secara periodik berkaitan dengan penyaluran bansos. Laporan itu diserahkan kepada pihaknya guna melihat sejauh mana bansos betul-betul sampai orang yang membutuhkan. “Saya minta agar mendapatkan laporan periodik dari Kemensos atas penyalurannya,” kata dia.
Dia menjelaskan, Kemensos sejauh ini telah menyampaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) non-penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sembako kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan pengecekan ulang ke lapangan untuk memastikan data benar maupun ada perbaikan atau tambahan.
Hasil pengecekan ini nantinya akan dikembalikan ke Kemensos secara online melalui SIKS-NG dengan disertai surat pengesahan yang ditandatangani pimpinan daerah.
Selain itu, jika ada tambahan data di luar DTKS, maka pemerintah daerah menyampaikan data tersebut kepada Kemensos disertai dengan
Surat Pertanggungjawaban Mutlak
Muhadjir sendiri mengatakan momentum wabah korona ini bisa digunakan sebagai upaya perbaikan data penerima banguan dari pemerintah.
“Sekaligus kita manfaatkan momen ini untuk updating DTKS guna penyaluran program bansos di masa mendatang,” kata dia.
Pemerintah pusat melalui Kemensos telah menyalurkam dua jenis bantuan sosial per pekan ini kepada masyarakat rentan yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19.
Bantuan pertama adalah bantuan sosial khusus berupa paket sembako senilai Rp600 ribu yang diberikan dua kali per bulan yakni senilai Rp300 ribu kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600 ribu kelompok penerima manafaat di Bodetabek.
Bantuan kedua adalah Bansos Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu per KPM yang disalurkan kepada 9 juta KPM di luar penerima PKH dan Bansos Sembako di 33 Provinsi. Kedua bansos akan disalurkan selama 3 bulan, pada April hingga Juni 2020.
Sumber : Kumparan/ CNN
Editor : Luhut Simajuntak
