Jakarta, MISTAR.ID
Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), meminta pemerintah tidak memberikan izin pertemuan aktivis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
“MUI mengingatkan dan mengimbau pemerintah untuk tidak mengizinkan dan mengizinkan penyelenggaraan acara ini,” kata Anwar dalam keterangannya, yang ditulis, Kamis (13/7/23).
Meski belum jelas kapan pertemuan itu akan dilakukan, Anwar mengingatkan pemerintah tidak mengizinkannya karena akan melanggar ketentuan konstitusi.
Seperti pasal 29 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Baca juga : Pertemuan LGBT se-Asia Tenggara Batal di Jakarta karena Alasan Keamanan
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa LGBT bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, khususnya enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
“Tidak satu pun dari agama-agama ini yang membenarkan praktik LGBT,” kata Anwar Abbas.
Secara terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) Pusat, Cholil Nafis mengumumkan jika acara tersebut berlangsung di Indonesia, pihaknya akan menentang keras acara tersebut.
“Jangan sampai dianggap biasa, apalagi dilegalkan. Ini bertentangan dengan norma agama, pancasila dan kenormalan manusia. Tolak!” kata Choll.
Baca juga : Awal Pertemuan ASEAN LGBT di Jakarta Beredar Melalui Akun yang Sudah Ditutup
Pemberitaan pertemuan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) ASEAN di Jakarta telah menyedot perhatian luas di beberapa kalangan.
Bahkan seruan untuk melarang acara yang disebut Pekan Advokasi Queer ASEAN pun terdengar lantang.
Sebelumnya, Panita Pertemuan LGBT se-ASEAN memutuskan untuk menunda acara tersebut setelah menerima berbagai ancaman keamanan dari berbagai pihak.
Pertemuan bernama ASEAN Queer Advocacy Week ini nantinya akan diadakan di luar Indonesia. (liputan6/hm18)
