Jakarta, MISTAR.ID
Ternyata persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023 hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia.
Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, jika jumlah persoalannya itu tidak banyak.
“Saya telah memiliki informasi, tidak banyak-banyak amat kasusnya itu,” sebut Muhadjir.
Ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Juli 2023, Muhadjir berpendapat, permasalahan itu bisa diselesaikan di tingkat pemerintah daerah (pemda) dan tidak perlu sampai ke pemerintah pusat.
Baca juga: Suket Tidak Sesuai, Panitia PPDB Sumut Telah Keluarkan 34 Calon Peserta Didik di SMAN 1
“Saya meminta pemda semakin teliti dalam membuat perencanaan PPDB. Sebenarnya setahun sebelumnya itu telah bisa dirancang. Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan calon siswa SMP. Seharusnya waktu itu sudah dapat dikoordinasikan antara Kepala Sekolah (Kepsek) masing-masing dengan kepala dinas (kadis),” paparnya.
Sebelumnya, Muhadjir minta pemda serius menyelesaikan persoalan PPDB. Menurutnya, harus ada penindakan tegas terhadap pelaku kecurangan-kecurangan PPDB.
Muhadjir juga memotivasi pemda dalam menyusun program pemerataan pendidikan berdasarkan tujuan sistem zonasi. Dirinya tak ingin ada istilah sekolah favorit.
Baca juga: Kemenko PMK Tekankan Pentingnya Peran PAUD Dalam Pembangunan SDM
“Maksud dari zonasi itu memang menciptakan pemerataan pendidikan, agar tidak ada sebutnya sekolah favorit. Semua sekolah harus unggulan,” paparnya. (mdcn/hm16)
