Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan gratifikasi berupa fasilitas penggunaan jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Nasaruddin tiba di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin, untuk menyampaikan laporan terkait perjalanannya ke Sulawesi Selatan, termasuk ke Makassar, dengan menggunakan pesawat khusus tersebut.

“Kali ini saya datang lagi untuk menyampaikan terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, di Makassar, dengan menggunakan pesawat khusus itu,” ujarnya.

Ia mengaku sengaja melaporkan hal tersebut sebagai bentuk keteladanan bagi jajaran di Kementerian Agama (Kemenag).

“Saya ingin menjadi contoh terhadap para bawahan kami nanti, staf kami di seluruh lapisan bawah,” katanya, dilansir dari Antara.

Menurut Nasaruddin, proses pelaporan dugaan gratifikasi tersebut berjalan lancar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan langkah Menag melaporkan penerimaan fasilitas tersebut merupakan sikap positif.

“Ini tentu menjadi teladan yang positif bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan apa pun penerimaan yang diterimanya,” kata Budi.

Ia menambahkan, pelaporan tersebut merupakan bentuk pencegahan korupsi sekaligus menghindari potensi konflik kepentingan di kemudian hari.

Sebelumnya, pada 16 Februari 2026, media sosial X ramai membahas kunjungan Menteri Agama yang menggunakan jet pribadi. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar menjelaskan jet tersebut digunakan saat Menag mengunjungi Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2026.

Menurut Thobib, pesawat itu merupakan milik Oesman Sapta Odang yang dipinjamkan kepada Menag dengan alasan efisiensi waktu di tengah padatnya agenda.

“Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO yang berinisiatif menyiapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat,” ujarnya dalam keterangan resmi di laman Kemenag.

Pada 18 Februari 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap Menag melaporkan dugaan gratifikasi tersebut tanpa harus dipanggil oleh lembaga antirasuah. (hm25)