Pematangsiantar, MISTAR.ID

Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua Bappilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyoroti anggaran pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin seharusnya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran tersebut diketahui diperuntukkan bagi kendaraan dinas Gubernur Rudy Ma'sud.

“Menjadi pemimpin itu melayani. Leaders eat last,” ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Dinilai Kurang Empati dan Bermasalah Secara Etika

Mardani menilai besarnya anggaran untuk satu unit mobil dinas tersebut tidak mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, angka Rp 8,5 miliar untuk satu kendaraan sudah keliru jika dilihat dari sisi logika maupun etika publik.

“Secara logika dan etika angka Rp 8,5 miliar untuk satu mobil itu salah,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam prinsip kepemimpinan, pejabat publik semestinya menjadi pihak terakhir yang menikmati fasilitas.

Sekda Kaltim: Sudah Lewat Pertimbangan Matang

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan operasional tersebut telah melalui kajian dan pertimbangan kebutuhan kedinasan.

Ia menyebut karakteristik geografis Kalimantan Timur yang luas dan memiliki medan ekstrem menjadi alasan utama pemilihan kendaraan dengan spesifikasi tinggi.

Menurut Sri, kendaraan tersebut diperlukan agar gubernur dapat menjangkau wilayah terpencil dan memantau langsung persoalan masyarakat, termasuk infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah daerah.

“Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujarnya.

Polemik anggaran mobil dinas ini pun memicu perdebatan publik terkait prioritas belanja daerah dan sensitivitas pejabat terhadap kondisi ekonomi masyarakat.