Jakarta, MISTAR.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan di balik rencana penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai tahun depan.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah untuk memperketat dan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk Pertalite.

Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, mengatakan pengurangan kuota dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih terkendali.

Menurut Ferry, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah berkoordinasi mengenai pengurangan kuota.

"Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," ucap Ferry di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026), dilansir dari Detikcom.

"Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," tuturnya menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah sempat menjelaskan soal rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite. Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Purbaya mengatakan, pemerintah mendapat mandat dari DPR untuk memastikan subsidi Pertalite dapat diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Bendahara Negara juga memastikan harga Pertalite tidak akan naik.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Selain itu, Pertamina telah melakukan riset terkait teknologi yang dapat digunakan untuk memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran.

Purbaya menambahkan, pembatasan pembelian Pertalite akan dilakukan secara bertahap sambil melihat dampaknya ke perekonomian.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut langkah pembatasan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Dia menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi tidak seharusnya menikmati subsidi pemerintah. Namun selama ini, masih ada orang kaya yang menikmati BBM subsidi.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil. (Detik)