Jakarta, MISTAR.ID

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mulai melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional, namun tetap menjaga prioritas pengamanan kedaulatan negara.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa Kemenhan telah menindaklanjuti kebijakan ini. Salah satunya dengan mengubah metode penyelenggaraan rapat.

"Kemenhan melakukan perubahan metode dalam proses menyelenggarakan rapim (rapat pimpinan) Kemenhan TNI yang tadinya secara fisik, kini dialihkan ke virtual," kata Frega, pada Jumat (31/1/25).

Ia menjelaskan bahwa pengurangan acara fisik ini menghemat biaya transportasi, akomodasi, dan seremonial.

Meskipun ada penghematan, kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan tetap berjalan, terutama yang berhubungan dengan keamanan dan kedaulatan negara.

"Tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa ini tidak bisa direlaksasi, sehingga tetap harus berjalan," tegas Frega.

Ia menambahkan bahwa patroli dan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) tetap berlanjut, karena operasional militer memerlukan biaya yang tidak bisa diabaikan.

"Ketika kita ingin menggerakkan kapal laut, pesawat, dan pengamanan perbatasan, ini membutuhkan biaya operasional yang menjadi prioritas utama," lanjutnya.

Konteks Pemangkasan Anggaran Nasional

Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari keputusan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

1. Total pemangkasan anggaran K/L pada 2025: Rp 256,1 triliun
2. Target efisiensi APBN 2025: Rp 306,7 triliun

Namun, pemerintah memastikan bahwa penghematan ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). (kompas/hm20)