Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat kembali pasar modal nasional.

Langkah tersebut menyusul tekanan tajam terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terperosok ke kisaran 7.000 sebelum kembali bergerak ke level 8.000.

Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis berupa pembenahan struktural di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan itu mencakup percepatan demutualisasi bursa, peningkatan ketentuan free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen, serta perluasan porsi investasi dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen.

“Presiden terus memantau dinamika pasar saham, termasuk dampak kebijakan MSCI dan penilaian lembaga pemeringkat global seperti UBS serta Goldman Sachs. Apa yang kami sampaikan ini merupakan arahan langsung dari Presiden,” ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026), dilansir dari detikcom.

Arahan pertama, pemerintah mendorong proses demutualisasi BEI agar mulai dijalankan tahun ini. Menurut Airlangga, kebijakan tersebut penting untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa sekaligus memperkuat integritas pasar.

“Demutualisasi akan membuka peluang masuknya investasi baru, termasuk dari Danantara maupun lembaga lainnya. Ketentuannya sudah diatur dalam UU P2SK, dan ke depan dapat dilanjutkan dengan opsi bursa melantai di pasar saham,” ucapnya.

Kebijakan kedua berkaitan dengan penguatan tata kelola dan transparansi. Pemerintah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) menyiapkan regulasi yang menaikkan batas minimal saham beredar di publik menjadi 15 persen, dengan target implementasi pada Maret mendatang.

Dengan ketentuan tersebut, Indonesia dinilai akan berada pada posisi yang lebih kompetitif dibandingkan sejumlah negara lain. Airlangga menyebut, free float Indonesia nantinya setara dengan Thailand dan lebih tinggi dibandingkan Singapura, Filipina, serta Inggris yang masih berada di level 10 persen.

“Selama ini free float kita relatif rendah. Negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang bahkan sudah di kisaran 25 persen. Karena itu, angka 15 persen dipilih agar lebih terbuka dan memperkuat tata kelola,” tuturnya.

Arahan ketiga, pemerintah berencana menaikkan batas penempatan dana pensiun dan asuransi di pasar modal menjadi 20 persen. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan praktik dan standar negara-negara anggota OECD.

“Indonesia berkomitmen mengikuti standar global agar tetap berada dalam kategori emerging market. Harapannya, pasar modal kita menjadi lebih kuat, adil, kompetitif, dan transparan. Ini menjadi sinyal positif bagi investor global, sementara fundamental ekonomi dan fiskal nasional tetap terjaga,” ujar Airlangga. (hm20)