Semarang, MISTAR.ID (15/10/2026) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dikabarkan ikut diperiksa oleh petugas KPK di Markas Kepolisian Resor Klaten.

Kabar OTT KPK di Klaten ramai dibicarakan warganet di media sosial sejak Kamis (15/10/2026) pagi. Sebuah video yang diduga memperlihatkan aktivitas penyidik KPK di rumah dinas Bupati Klaten juga beredar di grup percakapan warga.

Setelah melakukan OTT, KPK disebut membawa sejumlah orang ke Markas Polres Klaten untuk diperiksa. Kepala Seksi Humas Polres Klaten, Ajun Komisaris Polisi Edi Nugroho, menyebut KPK mengajukan permohonan peminjaman ruang ke Polres Klaten.

Peminjaman ruangan tersebut digunakan untuk keperluan pemeriksaan. "Ada dua ruangan yang digunakan dan sampai dengan saat ini masih digunakan untuk kegiatan dari tim KPK. Dipinjam sejak tadi pagi, lebih kurang 08.15 WIB," kata Edi saat dihubungi, Kamis siang.

Saat ditanya terkait siapa saja yang diperiksa, Edi menyebut pihaknya tidak berwenang menyampaikan. Menurutnya, hal itu akan disampaikan oleh KPK. "Untuk keterangan resmi nanti menunggu dari pihak KPK," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo — dalam naskah sebelumnya tertulis Roy Hardi Siahaan — juga mengaku mendapatkan laporan dari anggotanya bahwa ruangan di Polres Klaten dipinjam untuk pemeriksaan KPK. Berdasarkan laporan yang diterima, Hamenang merupakan salah satu orang yang diperiksa di Polres Klaten.

"Ya, menurut informasi dari anggota kami di lapangan, iya (Hamenang ikut diperiksa)," ujarnya.

Selain meminjamkan ruangan, Polda Jawa Tengah juga disebut akan disiagakan untuk membantu pengamanan apabila ada permintaan dari KPK. "Pasti kalau diminta bantuan pengamanan, akan kami lakukan. Sepanjang itu untuk kepentingan negara dan masyarakat," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pihaknya telah mendengar kabar perihal OTT di Klaten. Ia mengaku prihatin. Sebab, apabila kabar tersebut benar, OTT kepala daerah tersebut menjadi yang keenam di Jawa Tengah sepanjang 2026.

"Kalau itu memang benar terjadi di Klaten, maka saya sangat prihatin. Dan, kami sangat menghargai penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Kita tunggu hasil penyidikannya yang secara resmi," ucap Luthfi.

OTT kepala daerah yang terus berulang di Jawa Tengah disebut Luthfi menjadi pembelajaran berharga. Ke depan, ia mengimbau para kepala daerah untuk selalu menerapkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Luthfi menyebut proses hukum yang terjadi di Klaten tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Sebab, di pemerintah daerah masih ada pejabat lain yang bisa menggerakkan roda pemerintahan.

"Di situ banyak organisasi perangkat daerah, sekretaris daerah, kemudian ada wakil bupati juga. Kalau nanti sudah ada penetapan (status hukum bupati), sesuai prosedur hukum yang berlaku, masih ada wakilnya," ujar Luthfi.(Kompas.com/hm02)