Jakarta, MISTAR.ID
Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan data dari empat perusahaan milik negara yang diduga melakukan penyalahgunaan dana pensiun ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Data ini berasal dari penelitian yang dilakukan untuk memastikan bahwa investasi dana pensiun oleh perusahaan BUMN tidak mengulangi kasus Jiwasraya.
Dalam keterangannya kepada media, Selasa (3/10/23), Erick mengaku khawatir dan mengungkapkan kecurigaan bahwa pengelolaan dana pensiun oleh BUMN mungkin memiliki indikasi yang sama.
Ia menjelaskan, bahwa dari total 48 pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan BUMN, 34 di antaranya berada dalam kondisi yang tidak sehat.
Baca Juga:Â Ditemukan Kerangka Manusia yang Dicor di Dalam Drum
Untuk mengatasi temuan ini, Erick meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
Erick menyatakan bahwa audit BPKP dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, audit ini dilakukan pada empat dana pensiun dari Inhutani, PTPN (Perkebunan Nusantara), Angkasa Pura 1 dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
“Awalnya kita lakukan audit 4 dana pensiun. Ada Inhutani, PTPN, Angkasa Pura 1 dan RNI. Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp300 miliar,” katanya saat konferensi pers di Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menjelaskan, bahwa jumlah kerugian ini belum final dan masih bisa bertambah karena Kejaksaan Agung dan BPKP masih harus melakukan perhitungan lebih lanjut.
Lebih lanjut, Erick juga mengungkapkan kekecewaannya karena hasil kerja keras pekerja selama puluhan tahun dapat dirampok oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Erick meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan timnya untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan dana pensiun, tanpa memandang siapa yang terlibat.
Baca Juga: Polres Siantar Tahan Oknum Pendeta Cabuli Jemaat, Korbannya Orang Dewasa
Dia juga menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan memberikan dukungan penuh kepada aparat hukum dalam mengusut kasus penyalahgunaan dana pensiun.
“Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya dan Asabri,” kata Erick.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main-main dengan nasib para pensiunan. (CNN/hm22)
