Jakarta, MISTAR.ID
Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dimana fokusnya membenahi aspek keuangan, pelayanan, operasional dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, dari total jumlah 388 PDAM di Indonesia, ada 42 persen dalam kondisi berstatus tidak sehat. Ini diketahui berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2021.
“Jumlah PDAM yang statusnya sehat baru sekitar 58 persen, sedangkan sisanya masih kurang sehat dan sakit,” kata Ma’ruf saat membuka acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, (6/6/23).
Baca juga: Jabatan Dirtek Kosong, Dirut PDAM Tirtalihou Klaim Pelayanan Tetap Optimal
Dikatakan Wapres, untuk PDAM yang belum berstatus sehat agar belajar dari pengalaman sukses PDAM yang sudah berstatus sehat. Selanjutnya dilaksanakan sesuai kondisi daerah masing-masing.
“Kondisi PDAM harus sehat untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum. Tercatat baru 91 persen masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses sumber air layak pada tahun 2022,” sebutnya.
Ma’ruf juga menyampaikan, masih banyak masyarakat Indonesia belum menikmati air bersih yang layak dan aman. Sesuai data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sekitar 7 dari 10 sumber air rumah tangga diketahui tercemar limbah.
Baca juga: PDAM Ultimatum Pengusaha Botot Buntut Kasus Pencurian Meteran Air di Siantar
“Laporan Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan 3,6 miliar penduduk dunia tidak mendapat air beRsih yang layak. Ini diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang pada 2050 mendatang,” paparnya.
Pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses air minum yang layak pada 2024 mendatang. Ini termasuk 15 persen akses air minum aman dan 30 persen akses air minum perpipaan. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. (medcom/hm16)
