Jakarta, MISTAR.ID
Tanggapan diutarakan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia perihal organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menolak mengelola tambang.
Menurut Bahlil, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga menghargai perbedaan pendapat. Dia pun tidak masalah apabila ada ormas keagamaan yang menyatakan penolakan. Tetapi dengan komunikasi yang baik, Bahlil yakin kesalahpahaman perihal tujuan pemerintah dapat diselesaikan.
“Jika ditanya ada yang menolak ada yang menerima lumrah saja. Apabila menolak nggak apa-apalah, kita hargai. Feeling saya gak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, seluruhnya bakal diselesaikan dengan komunikasi baik-baik,” paparnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta Selatan, dilansir pada Sabtu (8/6/24).
Baca juga:Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Mengelola Tambang
Eks Ketua Umum (Ketum) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengakui, pemerintah belum menerangkan semua pertanyaan terkait kebijakan ormas keagamaan bisa kelola izin tambang.
Bahlil pun menanggapi pernyataan Ketum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin yang meminta organisasinya menampik tawaran izin tambang. Disebut Bahlil, akan melakukan penjelasan perihal niat pemerintah.
Lanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum lama dikeluarkan. Akan tetapi muncul persepsi di masyarakat yang mengaburkan maksud dari pemerintah.
Baca juga:Pengusaha Pertambangan di Toba Dilarang Merubah Bentang Alam
“Baru ini keluar PP sesuai penilai masing-masing, akhirnya kabur semua kan. Semoga penjelasan ini insya allah clear. Ada ormas katakanlah tidak perlu, ya tak apa-apa. Masa kita paksa orang yang gak butuh? Kita utamakan yang membutuhkan,” paparnya.
Sebelumya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan, tidak akan memohonkan izin kelola tambang. Ketua KWI dan Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyatakan, hal itu bukan menjadi wilayahnya.
“Saya tak tahu jika ormas-ormas yang lain ya, namun di KWI tidak bakal memakai kesempatan itu, sebab bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya,” tandasnya. (dtk/hm16)
