Jakarta, MISTAR.ID

Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipotong sebesar Rp8,035 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

Pemotongan anggaran ini diinformasikan melalui surat dari Kementerian Keuangan yang diterima Kemendikdasmen pada 24 Januari lalu.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa surat tersebut menginstruksikan pemotongan anggaran sebesar Rp8,035 triliun untuk mendukung efisiensi belanja negara.

"Surat dari Kementerian Keuangan intinya meminta efisiensi sebesar 8,035 triliun rupiah," kata Suharti dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/25).

Beberapa pos anggaran utama yang terkena pemotongan terbesar meliputi:

1. Alat Tulis Kantor: Pemotongan 90,0%

2. Percetakan dan Souvenir: Pemotongan 75,9%

3. Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: Pemotongan 73,3%

4. Kegiatan Seremonial: Pemotongan 56,9%

5. Perjalanan Dinas: Pemotongan 53,9%

6. Kajian dan Analisis: Pemotongan 51,5%

7. Jasa Konsultan: Pemotongan 45,7%

8. Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: Pemotongan 45,0%

Sementara itu, beberapa pos lain seperti bantuan pemerintah (16,7%), pemeliharaan dan perawatan (10,2%), serta lisensi aplikasi (21,6%) juga mengalami pemotongan, meskipun dengan persentase yang lebih kecil.

Pemotongan anggaran ini lebih difokuskan pada pengeluaran operasional kementerian, seperti alat tulis, kegiatan seremonial, dan perjalanan dinas. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih efisien, di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Namun, pemotongan anggaran ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya pada program-program pendidikan, terutama pada pelatihan, bimbingan teknis (Diklat dan Bimtek), serta kajian-kajian yang menjadi dasar kebijakan pendidikan.

Suharti mengungkapkan bahwa meskipun ada pemotongan anggaran, Kemendikdasmen berkomitmen untuk tetap menjalankan program-program prioritas dengan sebaik-baiknya.

"Pemotongan ini tentu akan berdampak pada operasional kementerian, namun kami berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas dengan sebaik-baiknya," tutur Suharti. (cnn/hm25)