Pematangsiantar, MISTAR.ID

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyatakan bahwa banyak pihak berpotensi diproses hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di tubuh Pertamina.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Dalam perkara ini, salah satu terdakwa diketahui merupakan Kerry Adrianto Riza, anak dari pengusaha minyak yang saat ini berstatus buron, Riza Chalid.

Kritik Sistem Pengadaan Lama

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan pandangan Ahok mengenai sistem pengadaan yang lebih efisien saat ia menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Ahok menilai sistem pengadaan sebelumnya justru berdampak buruk terhadap ketahanan energi nasional. Ia menyebut Indonesia tidak memiliki cadangan minyak yang memadai akibat skema pengadaan yang tidak efisien.

“Dengan sistem pengadaan yang lama, Indonesia tidak punya cadangan minyak lebih dari 30 hari. Padahal, untuk mencapai cadangan tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim.

Ia menambahkan, sesuai Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, penyediaan cadangan minyak seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan semata-mata dibebankan kepada Pertamina.

Pertamina Diposisikan Seperti Lembaga Pemerintah

Ahok juga menyoroti perlakuan terhadap Pertamina yang dinilainya tidak konsisten dengan regulasi. Menurutnya, meski berstatus BUMN, Pertamina seharusnya dijalankan dengan pendekatan korporasi layaknya perusahaan swasta.

“Dalam Undang-Undang Migas, Pertamina diperlakukan seperti swasta. Tapi karena pemegang sahamnya pemerintah, akhirnya Pertamina sering ditugaskan untuk menanggung kerugian,” kata Ahok.

Ia menyebut, demi menjaga keamanan pasokan energi nasional, Pertamina kerap diminta untuk menutup kekurangan biaya dari kantong sendiri.

Dorong Sistem E-Katalog LKPP

Untuk menekan potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi, Ahok mengaku pernah mendorong penerapan sistem e-katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di lingkungan Pertamina.

Model tersebut sebelumnya ia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang menurutnya terbukti mampu menghemat anggaran secara signifikan.

“Saya usulkan agar supplier ikut sistem e-katalog LKPP. Saya bahkan membawa tim Pertamina bertemu Kepala LKPP beberapa kali,” ungkap Ahok.

Ia juga mengusulkan agar Pertamina memiliki halaman khusus pengadaan di LKPP, serupa dengan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta saat itu.

“Jakarta jadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan. Dari situ kami bisa menghemat uang dalam jumlah besar,” pungkasnya.