Aceh, MISTAR.ID

Bendera putih terlihat berkibar di berbagai ruas jalan di Aceh sebagai simbol kondisi darurat. Warga mengaku sudah tidak sanggup lagi menghadapi banjir yang berkepanjangan.

Di Aceh Timur, bendera putih tampak terpasang di banyak titik. Simbol serupa juga terlihat di sepanjang jalur nasional Banda Aceh–Medan hingga wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

”Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (14/12/2025), dilansir dari kompas.com.

Warga menilai respons pemerintah pusat terhadap bencana di Sumatera, khususnya Aceh, berjalan lambat.

Memasuki pekan ketiga sejak banjir melanda, bantuan yang diterima warga dinilai masih sangat terbatas. Kondisi tersebut mendorong masyarakat saling membantu dengan mendirikan dapur umum secara swadaya. Namun, persediaan bahan makanan semakin menipis dan kasus kelaparan mulai terjadi.

”Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan,” ujar Zamzami, warga setempat.

Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, menyampaikan bahwa masyarakat telah berada di titik kelelahan dan tidak mampu lagi menanggung dampak bencana yang besar. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, ia menyebut aksi massa akan digelar pada 16 Desember 2025.

”Seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu untuk aksi di jalan, mulai dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan semua kabupaten lain di Aceh untuk menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional,” katanya.

Desakan itu disampaikan agar pemerintah pusat mengambil langkah darurat secara terpadu, termasuk menambah pasokan logistik, mengirim tenaga medis, alat berat, serta kebutuhan penting lainnya karena kemampuan daerah dinilai terbatas.

Warga juga berharap pemerintah segera melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh sebagai dasar relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Selain itu, pemulihan ekonomi masyarakat kecil yang kehilangan rumah, lahan, dan mata pencaharian turut menjadi tuntutan utama.

Isyarat kondisi darurat

Masri menegaskan, pengibaran bendera putih merupakan sinyal jelas bahwa Aceh berada dalam situasi darurat yang seharusnya segera direspons pemerintah.

”Bendera dikibarkan sebagai tanda darurat dan meminta dunia internasional membantu Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau yang dikenal sebagai Ampon Man, menilai kehadiran negara nyaris tidak dirasakan masyarakat dalam bencana kali ini.

“Negara seperti ada dan tiada untuk Aceh,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (14/12/2025).

Mantan Sekretaris BRR Aceh-Nias tersebut menggambarkan banyak warga hidup berminggu-minggu tanpa listrik dan komunikasi, termasuk di wilayah yang relatif aman seperti Banda Aceh dan Aceh Besar.

Krisis BBM dan elpiji turut memperparah keadaan, melumpuhkan UMKM dan industri rumahan, serta mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurut Ampon Man, kapasitas penanganan bencana oleh lembaga pemerintah tampak sangat terbatas dan minim kehadiran tenaga penyelamat terlatih. Ia menyoroti kondisi daerah-daerah yang terisolasi sehingga menyulitkan warga memperoleh makanan, serta absennya distribusi logistik besar-besaran melalui jalur udara seperti saat tsunami 2004.

“Tidak tampak pengerahan komponen cadangan negara secara masif untuk pencarian dan penyelamatan korban,” katanya.

Selain itu, PLN dinilai hanya melakukan pemulihan jaringan listrik secara prosedural tanpa langkah darurat seperti penyediaan generator di wilayah terdampak.

Pertamina juga disebut baru mulai menyalurkan BBM dan elpiji pada hari ke-10 pascabencana. Meski demikian, Ampon Man mengapresiasi langkah Badan Pangan Nasional dan Bulog yang dinilai mampu menjaga ketersediaan stok pangan di posko-posko kebencanaan. (hm20)