Medan, MISTAR.ID (22/10/2026) — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatra Utara (Sumut) Mangapul Purba mendesak Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut), khususnya Gubernur Bobby Nasution, untuk melakukan terobosan terhadap wacana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Ia menegaskan jika TKD untuk Sumut dipangkas sebesar Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun, maka fiskal APBD Pemprov Sumut akan semakin tertekan. Sementara saat ini sangat banyak pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

"Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprov Sumut akan tertekan, sementara di lapangan banyak infrastruktur belum tertangani," ujarnya kepada Mistar saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2026).

Untuk itu, ia mendorong Pemprov Sumut melakukan kebijakan dan terobosan yang optimal dalam menghadapi persoalan pemangkasan TKD. Ia turut mengusulkan beberapa solusi yang dapat dilakukan jika pemangkasan tersebut terjadi.

"Oleh karena itu, kita mendorong Pemprov Sumut untuk melakukan kebijakan dan terobosan baru agar persoalan minimnya anggaran teratasi dan infrastruktur terbangun. Apakah bisa melakukan peminjaman kepada pihak ketiga, tetapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Selain itu, ia menyarankan solusi komprehensif jika pemangkasan TKD terjadi. Ia mengusulkan kepada Gubernur Bobby Nasution agar menjual aset-aset milik pemprov yang tidak produktif agar dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan lainnya.

"Bisa juga menjual aset yang tidak produktif untuk digunakan membangun infrastruktur di Sumut. Jadi, aset-aset yang tidak produktif itu bisa membantu pembangunan di Sumut," kata anggota legislatif daerah pemilihan (dapil) IX yang meliputi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun itu.

Lebih jauh, ia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Sumut untuk tidak berada di zona nyaman. Menurutnya, semangat Gubernur Bobby Nasution harus diiringi dengan perubahan positif dari sisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatra Utara.

"Artinya, kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Sumut jangan ada di zona nyaman. Semangat gubernur harus dapat melakukan perubahan lebih baik untuk Sumut, khususnya pada infrastruktur. Jadi, jangan hanya birokrasi, tetapi infrastruktur justru terganggu pembangunannya. Maka, lakukanlah, jangan menunggu situasi yang tidak jelas," tegasnya.(hm02)TKD,