Medan, MISTAR.ID - Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menghadirkan tantangan serius bagi pembangunan di Sumatera Utara (Sumut). Dengan banyaknya jalan yang masih rusak, fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta sekolah yang memerlukan perbaikan pemerintah daerah berada di bawah tekanan untuk mencari solusi agar keterbatasan anggaran tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Aswin Parinduri, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menempuh dua langkah strategis dengan memperkuat upaya lobi kepada pemerintah pusat guna meninjau kembali alokasi TKD, serta menjajaki pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) untuk membantu membiayai proyek-proyek pembangunan.

Menurutnya, pengurangan dana TKD bukan sekadar masalah angka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tapi juga berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia berpendapat pembangunan jalan serta peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas, meskipun kapasitas fiskal daerah semakin terbatas.

"Pengurangan TKD ini sungguh mengecewakan bagi masyarakat Sumatera Utara. Masih banyak program yang memerlukan perhatian, khususnya program-program yang efektif dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat," ujarnya, Rabu (21/10/2026).

Ia mendesak Pemprovsu untuk mengintensifkan komunikasi dan upaya lobi dengan pemerintah pusat, guna memperjuangkan pemulihan atau peninjauan kembali alokasi TKD bagi Sumut.

Ia menilai Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional sudah sepatutnya diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai. Ia mengingatkan kepentingan nasional harus tetap dijunjung tinggi, kebutuhan pembangunan di daerah tidak boleh diabaikan.

Selain melakukan lobi kepada pemerintah pusat, Aswin menyarankan penggunaan pinjaman daerah yang difasilitasi melalui PT SMI sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

“Saya berpendapat bahwa skema ini layak dipertimbangkan untuk mempercepat pembangunan ketika APBD tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan prioritas,” tuturnya.

Namun, ia mengingatkan keputusan untuk mengambil pinjaman harus dilakukan dengan cermat, dengan mempertimbangkan besaran pinjaman, tingkat suku bunga, jangka waktu pengembalian, kemampuan untuk membayar utang, serta dampak jangka panjang terhadap anggaran daerah di masa depan.

Menurutnya, pinjaman semacam itu harus diarahkan pada proyek-proyek yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai contoh, perbaikan jalan dapat memfasilitasi mobilitas penduduk serta distribusi hasil pertanian.

Sementara itu, fasilitas kesehatan yang memadai akan meningkatkan kualitas layanan publik, dan sekolah yang layak akan menjadi landasan bagi masa depan generasi muda. Oleh karena itu, setiap pembiayaan harus memiliki tujuan yang terukur, bukan sekadar dilakukan demi penyerapan anggaran semata.

Di sisi lain, Aswin menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pemungutan pajak serta memanfaatkan potensi ekonomi Sumatera Utara.

Meski demikian, upaya untuk mendongkrak PAD memerlukan waktu dan mungkin tidak cukup untuk menutupi seluruh kekurangan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Ia mengibaratkan situasi ini seperti menggunakan selimut yang terlalu kecil untuk menutupi seluruh tubuh

"Jika anggaran terus menyusut, itu ibarat menggunakan selimut yang tidak cukup lebar untuk menutupi seluruh badan. Saat satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain mungkin tidak tertangani padahal kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh diabaikan," ujarnya.

Oleh karena itu, Aswin mendesak pemerintah untuk menyusun skala prioritas dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama. Meski efisiensi anggaran diperlukan, hal tersebut tidak boleh mengorbankan program-program krusial yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di berbagai wilayah.

"Yang terpenting, pembangunan harus sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin jalan diperbaiki, fasilitas kesehatan ditingkatkan, dan sekolah-sekolah yang rusak mendapatkan perhatian. Keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kebutuhan masyarakat terabaikan. Kita harus terus mencari solusi agar pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara terus meningkat," katanya.