Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, menyoroti maraknya penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang belakangan menjadi keluhan masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam memastikan jaminan kesehatan tetap dapat diakses oleh masyarakat kurang mampu.

Ia menjelaskan, saat ini Kota Medan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga secara umum masyarakat sudah tercover dalam program jaminan kesehatan.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa secara keseluruhan di Sumatera Utara masih terdapat sejumlah daerah yang belum mencapai status UHC.

"Kalau di Medan kan kita sudah UHC. Tapi di Sumut masih ada sekitar enam daerah lagi yang belum. Kalau semuanya sudah UHC, tentu seluruh masyarakat sudah bisa tercover kesehatan,”ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menegaskan, pencapaian UHC secara merata di seluruh kabupaten/kota menjadi kunci utama untuk menghindari persoalan penonaktifan BPJS PBI di kemudian hari. Dengan cakupan yang menyeluruh, masyarakat tidak lagi khawatir kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi UHC, sekaligus melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Harus ada sinkronisasi data dan komitmen bersama. Jangan sampai masyarakat yang layak justru terhapus dari kepesertaan,” tegas Wakil Ketua PDI Perjuangan Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi.

Ia berharap, ke depan tidak ada lagi polemik terkait penonaktifan BPJS PBI, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara adil dan merata di seluruh wilayah Sumut.