Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Hendra Cipta, menegaskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi data kependudukan guna mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, persoalan utama yang kerap menghambat penyaluran bantuan selama ini adalah data penduduk yang tidak akurat dan tidak terintegrasi.

Akibatnya, bantuan sering terlambat diterima, bahkan tidak sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

"Kita masih menghadapi apa yang saya sebut sebagai masalah data penduduk. Data tidak sinkron dan tidak terorganisir, sehingga berdampak langsung pada lambatnya penyaluran bantuan kepada korban bencana," ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Politisi PAN itu menilai, di era digital saat ini, hilangnya data di lokasi bencana seharusnya tidak lagi menjadi alasan. Pasalnya, data kependudukan sudah tersimpan secara terkomputerisasi dan berjenjang di berbagai tingkat pemerintahan.

"Jika data lapangan hilang akibat bencana, data tersebut seharusnya masih dapat diakses oleh pemerintah distrik atau tingkat yang lebih tinggi. Pertanyaannya adalah seberapa cepat pemerintah dapat menyinkronkan data tersebut," katanya.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Sumut untuk mempercepat proses sinkronisasi data agar penyaluran bantuan, termasuk bantuan perumahan bagi korban bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan transparan.

Selain mengandalkan data resmi, ia menekankan pentingnya memanfaatkan struktur pemerintahan tingkat bawah, seperti kepala desa, lurah, hingga kepala dusun, yang dinilai memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi warganya.

"Struktur pemerintahan kami komprehensif, dari atas ke bawah sampai kepala desa. Kepala desa mengenal warganya dengan baik, bahkan jika rumah mereka telah rata dengan tanah akibat bencana," katanya.

Ia menjelaskan, informasi dari aparat desa dapat dijadikan data awal, yang kemudian diverifikasi dan disesuaikan dengan data resmi di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

'Jangan abaikan data lokal. Tinggal dicocokkan dan difinalisasi. Kalau ini berjalan baik, potensi penyalahgunaan bantuan juga bisa ditekan," katanya.

Sebagai contoh, ia menyoroti Kecamatan Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang terdampak cukup parah akibat bencana dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

"Daerah seperti Garoga harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar terdampak menunggu terlalu lama hanya karena persoalan data," tuturnya.