Rekaman tersebut pun diputarkan dan didengarkan oleh Majelis Hakim, pihak tergugat, serta seluruh pengunjung sidang di Ruang Sidang Utama PTUN Medan.

Baca juga: Sidang Gugatan Maladministrasi PPPK Langkat di PTUN Medan, Penggugat Ajukan 121 Bukti Surat

Usai menerima seluruh barang bukti yang diajukan pihak penggugat dan tergugat, selanjutnya Majelis Hakim yang diketuai Muslim Firdaus menunda persidangan hingga Rabu (3/7/24) dengan agenda pembacaan putusan sela secara daring (e court).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, yang merupakan kuasa hukum penggugat saat ditemui awak media mengatakan bahwa pihaknya pada persidangan tadi telah memberikan bukti tambahan.

“Alhamdulillah, hari ini guru-guru yang berjuang PPPK Langkat menjalankan sidang yang beragendakan pembuktian. Di mana pihak penggugat memberikan bukti tambahan, sedangkan pihak tergugat menyampaikan bukti yang akan diajukan,” ucapnya di PTUN Medan.

Baca juga: Tersangka PPPK Langkat Tak Kunjung Ditahan, Kombes Hadi: Kewenangan Penyidik

Kemudian, Irvan menjelaskan terkait barang bukti elektronik yang diajukan pihaknya dalam persidangan tersebut. Adapun rekaman audio yang diajukan sebagai barang bukti, yaitu berupa adanya dugaan penyetoran sejumlah uang untuk meluluskan peserta.

Sementara rekaman video, yakni salah satunya ialah rekaman terkait Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat yang tidak memahami aturan seleksi PPPK.

“Kedua, rekaman terkait penyertaan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan yang melakukan penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) secara jelimet, waktu singkat, serta tidak memahami aplikasi. Sebenarnya ujian SKTT itu nggak ada, baik itu ujiannya, mekanismenya, maupun penilaiannya,” jelasnya.

Ketiga, lanjut Irvan, rekaman terkait pernyataan Plt. Bupati Langkat yang meminta untuk memprioritaskan para guru yang memenuhi nilai batas minimum (passing grade).

Baca juga: Tanggapi Kasus PPPK Langkat, Polda Sumut: Semua Berproses

“Yang keempat, rekaman terkait pengakuan Plt Bupati hari ini (tergugat) atas adanya maladministrasi dalam seleksi PPPK sebagaimana laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) atau rekomendasi dan adanya tindakan korektif,” sebutnya.

Terakhir, kata Irvan, rekaman terkait pembacaan enam poin maladministrasi yang ditemukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut).

“Kelima, rekanan terkait pembacaan enam poin maladministrasi yang ditemukan Ombudsman Sumut yang dibacakan oleh salah satu guru (penggugat) dan diakui oleh tergugat,” tandasnya. (deddy/hm17)