Medan, MISTAR.ID
Dalam kurun waktu 2019-2023, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI mendapat 18.319 permohonan pengaduan berdasarkan jenis tindak pidana.
Diketahui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendominasi hingga hampir dari 4.000 kasus di tahun 2022.
Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Humas LPSK, Ali Nur Sahid dalam diskusi publik catatan tahunan hari anti penyiksaan yang dilaksanakan KontraS Sumut, pada Kamis (27/6/24) sore di ruang teater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU).
Baca juga:Tukang Becak Datangi LPSK Minta Perlindungan
Ali juga mengatakan, LPSK telah melakukan program perlindungan dalam tindak penyiksaan pada periode 2019-2023. Terdapat 195 jenis program perlindungan yang diakses saksi dan korban tindak pidana penyiksaan.
“Adapun wilayah yang terlindungi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), DKI Jakarta, Lampung, Papua, Jawa Barat (Jabar), Sumatera Selatan (Sumsel), Sumatera Barat (Sumbar), Kepulauan Riau, Jambi dan beberapa lainnya,” katanya.
Selain itu, saat ini LPSK telah melakukan kerja sama untuk pencegahan penyiksaan (KUPP).
Baca juga:Keluarga Korban Pemukulan Oknum Polisi Akan Adukan ke LPSK Medan
Ali menyampaikan, pihaknya juga telah berkerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak, Ombudsman RI dan Komisi Nasional Disabilitas.
“Ratifiksi Konvensi Anti Penyiksaan (UNCAT) ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi dan Menurunkan Martabat Manusia,” jelasnya.
Program perlindungan yang diberikan LPSK tersebut berupa perlindungan fisik, pergantian biaya, perlindungan hukum, fasilitasi restitusi, pemenuhan hak prosedural, hak atas informasi dan fasilitas saksi-pelaku. (dinda/hm16)
