Medan, MISTAR.ID – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah Provinsi di Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir 2025, telah merusak ratusan ribu hektar lahan pertanian, kebun, jaringan irigasi hingga sumber air.

Kondisi ini berdampak pada hilangnya sumber pangan dan penghidupan para petani, khususnya perempuan dan kelompok marginal, karena lahan yang terendam lumpur serta akses distribusi yang terputus.

Meski telah berlangsung hampir setahun, proses pemulihan dinilai masih berjalan lambat akibat hambatan birokrasi daerah, luasnya skala kerusakan, serta tantangan teknis di lapangan.

Petani asal Desa Tumpok Beurandang, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Evi Tasma, 46 tahun, mengungkapkan hingga kini sawah-sawah warga masih tertimbun lumpur tebal yang memicu perkembangbiakan hama tikus di lahan terlantar.

“Akibatnya, kami yang biasanya memproduksi padi jadi terpaksa harus membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya, Minggu (18/10/2026).

Bertepatan pada peringatan Hari Pangan Internasional, Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (Permampu) mendesak pemerintah pusat dan daerah agar mempercepat pemulihan lahan sumber pangan serta mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana ekologis di wilayah Sumatra.

Kemudian, perempuan petani penyintas bencana agar dapat dijadikan sebagai aktor utama pemulihan lahan dengan menerapkan praktik pertanian yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Kondisi tanah yang semakin keras dan harga pupuk kimia yang mahal menjadi kesulitan yang dialami para petani. Sejauh ini, kelompok perempuan di berbagai daerah telah berinisiatif mengembangkan solusi mandiri, seperti pembuatan pupuk organik dari limbah sayur di Batu Busuak, Padang.

“Pembuatan pupuk organik dari limbah sayur bisa menjadi solusi murah dan mudah, dan dapat kami lakukan langsung di dapur masing-masing,” kata Imang, warga Batu Busuak, Padang.

Selain itu, pemanfaatan lahan kritis untuk menanam dan memanen sayuran juga dilakukan di Desa Aloban Bair, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Poibe bersama perempuan petani setempat juga memanen sayuran tersebut untuk dikonsumsi maupun dijual ke pasar. Menurutnya, perempuan petani juga mampu memimpin resiliensi dan ketahanan pangan komunitas.

Koordinator Konsorsium Permampu, Dina Lumbantobing mengatakan, pihaknya menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan prioritas kepada pemerintah.

Rekomendasi pertama adalah percepatan pemulihan lahan pertanian dan irigasi, memberi akses sarana produksi, dan menjamin akses lahan produktif dalam proses relokasi dengan melibatkan perempuan petani dan kelompok marginal.

Selanjutnya melakukan peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan petani dalam pemulihan pascabencana, serta menghormati kontrol mereka terhadap sumber daya pertanian berkelanjutan.

Terakhir menghentikan praktik perusakan hutan dan sungai serta memperbaiki tata kelola lingkungan secara sistematis guna mencegah berulangnya bencana ekologis.

“Kedaulatan pangan di Sumatra hanya dapat terwujud jika perempuan petani diberi ruang penuh untuk memimpin. Kemudian, lahan secepatnya dipulihkan dengan adil dan akar permasalahan ekologis ditangani dengan serius,” kata Dina.[]