Medan, MISTAR.ID - Lambannya kinerja Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan terus menjadi sorotan.

Setelah dianggap tidak mampu membereskan regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga penertiban bangunan liar, serapan anggaran Dinas PKPCKTR nyatanya masih sangat rendah, yakni di bawah 20% meski sudah memasuki akhir tahun atau Triwulan IV.

Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, mengatakan Dinas PKPCKTR Kota Medan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (ODP) dengan serapan yang sangat rendah.

“Sebagai salah satu OPD dengan anggaran yang besar di Pemko Medan, serapan anggarannya masih sangat rendah. Kondisi ini sudah kita ingatkan kepada Kadis PKPCKTR Kota Medan untuk memaksimalkan kinerjanya. Pak Wali juga sudah memberi atensi atas kondisi ini,” ujar Erfin saat dikonfirmasi Mistar, Selasa (20/10/2026).

Erfin menjelaskan, rendahnya serapan anggaran Dinas PKPCKTR Kota Medan saat ini masih terhitung dalam APBD Murni TA 2026, yakni sebesar Rp567,09 miliar.

“Di Perubahan APBD Kota Medan TA 2026, Dinas PKPCKTR ada penambahan anggaran sekitar Rp182,19 miliar. Artinya ada Rp749,28 miliar anggaran di Dinas PKPCKTR yang harus dimaksimalkan. Jika tidak dikelola dengan baik, kita khawatir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan semakin tinggi,” katanya.

Dengan kondisi ini, Erfin menegaskan evaluasi terhadap jabatan John Ester Lase bisa saja dilakukan jika kinerjanya tak kunjung menunjukkan progres yang baik.

“Kinerja sudah kita evaluasi, kalau seperti ini terus bisa saja evaluasi jabatan. Makanya ini terus kita dorong Dinas PKPCKTR agar memaksimalkan semua rencana kerja yang sudah ditetapkan selama tahun 2026, termasuk program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.

Erfin mengungkapkan, SiLPA menjadi salah satu fokus Wali Kota terhadap seluruh OPD Pemko Medan.

“SiLPA merupakan hal yang lumrah terjadi, tapi maksimalkan dulu semua program dan rencana kerja yang sudah ditetapkan, itu yang diinginkan Pak Wali. Jadi bukan SiLPA yang terjadi karena lambat bekerja. Kalau seperti itu sudah pasti akan dievaluasi kinerja hingga jabatannya,” tuturnya.