Medan, MISTAR.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam 10 provinsi di Indonesia, yang mampu mengendalikan dampak inflasi di masing-masing daerahnya. Atas hal itu, Pemerintah Pusat mengganjar Sumut dengan bonus Rp10,3 miliar.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan, pengendalian dampak inflasi tersebut tidak lepas dari kerja sama semua pihak di Sumut.
“Baru diumumkan Pemerintah Pusat. Sumatera Utara salah satu provinsi peringkat ke-10 yang bisa mengendalikan inflasi,” kata Gubsu Edy, Rabu (26/10/22).
Baca Juga:Inflasi Sumut Lebih Rendah karena Gejolak Harga Pangan Masih Terkendali
Mantan Ketua Umum PSSI itu menjelaskan, penetapan 10 provinsi pengendalian dampak inflasi berdasarkan kajian dan analisis Pemerintah Pusat, ditetapkan dan diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Bahkan saya mendapat uang Rp10,3 miliar dari Presiden, dikeluarkan Sri Mulyani dan diumumkan Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.
Gubsu mengaku bangga, dirinya selaku pimpinan tertinggi di Provinsi Sumut mampu mengendalikan inflasi. Terutama dampak inflasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
“Saya bukan dari ekonomi. Tapi saya sewaktu SMA diajarkan hitungan kurva. Orang-orang ekonomi tidak mengajarkan saya. Saya coret-coret sendiri di kertas, apa kebutuhan kita. Semua kita hitung dan kita tata. Lelah? Enggak. Saya hanya memberikan inspirasi,” ujar mantan Pangkostrad itu.
Edy mengakui saat ini harga cabai di Sumut anjlok di tingkat jual petani. Hal ini menjadi permasalahan yang juga harus segera ditangani oleh Pemprov Sumut. Turunnya harga cabai, jangan sampai merugikan petani sendiri.
Baca Juga:Perkembangan Inflasi Sumut Mampu Terjaga Selama Masa Pandemi
“Anjlok harga cabai, saya stres. Banyak yang bilang ‘pak harga cabai merosot’. Begitu,” kata mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Atas hal itu, Gubernur Edy menginstruksikan untuk BUMD agar membeli cabai di tingkat petani dengan harga yang tidak merugikan petani sendiri.
“Bukan anjlok, tapi nanti diambil BUMD. Sehingga diatur ini, harga. Kalau tidak bisa terbang sendiri-sendiri ini ke Kepri, Batam dan daerah lain,” bebernya.
Ia menjelaskan, BUMD memiliki peran penting terhadap pengendalian harga, ketika bahan pokok anjlok atau mengalami kenaikan di tengah masyarakat.
“Sama BUMD ditahan dan BUMD dikembangkan,” sebut gubsu. (anita/hm12)
