Medan, MISTAR.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) telah memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 41.570 pekerja rentan, khususnya segmen pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
Adapun rinciannya adalah sebanyak 10.000 tenaga kerja di tahun 2022 dan pada 2023 sebanyak 31.570 tenaga kerja. Sedangkan pada anggaran APBD Sumut 2024 sebanyak 12.000 tenaga kerja. Sedangkan dana bagi hasil (DBH) sawit ada 52.756 tenaga kerja yang didaftarkan. Total yang bakal direalisasikan bagi pekerja rentan pada 2024 sebanyak 64.756 tenaga kerja.
Pejabat Gubernur (Pj) Sumut Hassanudin mengungkapkan, jumlah itu sejak tahun 2022 sampai 2023 terus mengalami peningkatan dan setiap tahun diharapkan mengalami penambahan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
Dikatakan Pj Gubsu, pemberian perlindungan ini mencakup kepada pekerja informal berpenghasilan kecil, penghasilan tidak menentu setiap bulan, rentan risiko sosial, dan tidak mempunyai perlindungan jaminan sosial. Hal ini sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan ekstrim dan perlindungan bagi kaum tenaga kerja rentan.
Baca juga: 250 Praktek Dokter Gigi Mandiri Masuk ke Program BPJS Ketenagakerjaan
“Kita akan terus tingkatkan tahun demi tahun untuk mengentaskan kemiskinan dari sektor pekerjaan Rentan,” jelas Hassanudin di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (8/3/24).
Dihadapan hadirin pada Peringatan dan Pemberian Anugerah Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Sumut 2024, Hassanudin terlihat didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang baru, yakni Ismael Parenus Sinaga.
Tampak juga hadir mantan Kadisnaker yang kini menjabat Kadis Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis dan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Henky Rhosidien, Wakil Kakanwil Bidang Kepesertaan Sanco Simanullang, Wakil Kakanwil Bidang Pelayanan Ferama Putri, Kepala Cabang Medan Kota Jefri Iswanto, Kepala Cabang Medan Utara Harry Agung dan sejumlah staf.
