Medan, MISTAR.ID
Memiliki anggaran 1,3 Trilyun, proses pembangunan yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) nyatanya masih belum membuat perubahan signifikan di Kota Medan.
Bahkan, proyek perbaikan drainase yang dilakukan di akhir tahun 2022 juga kerap menjadi penyebab pengganggu aktivitas masyarakat.
Diketahui, serapan anggaran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (dulu Dinas PU) sekitar 900 Milyar. Hal itu dikatakan Kadis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Topan OP Ginting saat diwawancarai usai pelantikan dan pengukuhan Pejabat Tingkat Pratama dan Pejabat Administrasi, kemarin.
Baca juga:Bobby Nasution Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi untuk Percepatan Pembangunan Medan
“Hampir 900 Milyar serapan anggaran kita. Memang pengerjaan perbaikan drainase sedikit lama karena kondisi cuaca. Meski begitu, beberapa titik sudah selesai pengerjaannya,” kata Topan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan Rudiyanto Sitorus meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi agar melakukan terobosan yang serius dan secepat mungkin.
“Semua OPD harus bisa mengikuti motto Pak Wali Kota Medan, yakni gerak cepat (gercep). Kedepannya pembangunan di Kota Medan harus efektif dan cepat sesuai jadwal,” ucap Rudiawan kepada Mistar, Selasa (3/1/23).
Dikatakan Politisi PKS ini, pembangunan yang dilakukan akan sangat berpengaruh untuk kelancaran aktivitas masyarakat maupun perputaran ekonomi di Kota Medan.
“Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru membuat aktivitas masyarakat terhambat, apalagi memakan korban. Untuk itu, pembangunan yang memakan waktu lama agar segera ditenderkan, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.
Baca juga:Percepatan Pembangunan, Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang Jalin Kerja Sama
Begitu juga dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Rudiawan meminta agar segala pengerjaan juga segera dikerjakan.
“Dari perkataan Pak Wali, berarti banyak pengerjaan yang belum dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Untuk itu, terobosan yang cepat dan efektif harus segera dilakukan,” pungkasnya. (rahmad/hm06)
