Medan, MISTAR.ID
Perizinan terhadap upaya memanen padi yang tak kunjung selesai mendorong masyarakat Perkebunan Ramunia terus memohon agar dapat memanen walau padi sudah busuk. Penyampaian aspirasi terus dilakukan warga Perkebunan Ramunia, dalam aksi damai Komite Rakyat Bersatu, di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (5/10/23).
Lahan padi seluas 20 Hektar yang seharusnya siap panen mulai bulan lalu hingga saat ini belum juga dapat disentuh petani. Pelonjakan harga beras saat ini membuat para petani kesusahan, padahal lahan yang mereka miliki dapat membuat petani bertahan hidup.
“Beras mahal pak, Rp 15.000/Kg, ada padi kami di ladang tapi gak bisa kami panen sampai busuk. Tolong bapak lihat di Perkebunan Ramunia, agar kami bisa memanen padi kami tanpa ada intimidasi, tanpa ada perjanjian, tanpa ada membuat surat pernyataan. Kami mohon bapak Gubernur, selesaikan masalah Ramunia,” ujar Samsiah, salah seorang warga.
Para masyarakat mengatakan ingin bertemu langsung dengan Pj Gubernur Sumut (Gubsu) untuk dapat memberikan solusi dan penyelesaian dengan masalah yang mereka hadapi.
“Bapak Pj kami mau jumpa sama bapak, kami mohon penyelesaian tanah-tanah kami. Di sini banyak rakyat kecil pak, rakyat miskin. Kalau mereka pengembang untuk kekayaan, kalau rakyat kecil ini hanya untuk makan,” sambungnya.
Baca Juga :Â Akses Jalan Tertutup dan Terancam Gagal Panen, Petani Ramunia Deli Serdang Ngadu ke Pj Gubernur Sumut
Dikatakan, di Jawa banyak yang mengalami gagal panen tapi di Sumatera Utara malah tidak diperbolehkan panen. “Dimana ironisnya sekarang ini, dimana-mana gagal panen, di Jawa, tapi di Ramunia yang bisa panen tidak bisa mengambil haknya, busuk padi kami pak, busuk,” tegasnya.
Samsiah berharap warga Ramunia bisa memanen padinya, walaupun sedikit dan busuk. “Kami berharap, jikalau ada kebijakan bapak Gubernur. Seberapa yang bisa kami dapat kami tetap kami panen untuk makan kami, mungkin itulah rezeki kami,” katanya.
Sudah dua kali aksi ini berlanjut, namun Pj Gubsu tidak memberikan tanggapan apapun. Hanya staf Biro Pemerintahan, Ngadimin dan beberapa lainnya yang menerima mereka. Masyarakat enggan dan menolak jika masalah ini tidak bertemu langsung dengan Gubernur. (dinda/hm24)
