Friday, June 5, 2026
home_banner_first
MEDAN

LPA Sumut Desak Pemprov Tambah Anggaran DP3A untuk Atasi Bullying Anak

Mistar.idJumat, 14 November 2025 12.13
AN
MA
lpa_sumut_desak_pemprov_tambah_anggaran_dp3a_untuk_atasi_bullying_anak

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga. (Foto: Ari/Mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk meningkatkan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Hal itu disampaikannya dalam rangka upaya mengatasi pencegahan dan penanganan bullying yang kerap terjadi pada anak, melalui berbagai program yang dapat diciptakan DP3A.

“Tentunya dalam mengatasi persoalan bullying pada anak membutuhkan kucuran dana yang cukup. Saat ini kita miris melihat anggaran di DP3A Sumut, belum lagi yang ada di kabupaten/kota itu sangat minim,” ujarnya kepada Mistar, Jumat (14/11/2025).

Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang memadai pada DP3A, berbagai program edukasi, pendampingan, hingga layanan pengaduan akan sulit berjalan maksimal dan optimal.

“Pemerintah harus memberikan perhatian khusus. Anggaran untuk DP3A bukan sekadar biaya, tetapi komitmen terhadap keselamatan dan masa depan anak-anak,” ujar Munir, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Sumut itu.

Ia mengatakan, program pencegahan bullying perlu diperluas dengan melibatkan sekolah, keluarga, hingga komunitas sosial yang dapat menciptakan berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan khusus dalam pencegahan maupun penanganan bullying.

“Perlunya penguatan sistem pelaporan, pelatihan guru dan konselor sekolah, serta penyediaan tenaga profesional untuk pendampingan dalam penanganan korban bullying,” katanya.

Ia mengungkapkan, salah satu indikator utama banyaknya kasus bullying yang tidak ditangani selama ini disebabkan keterbatasan sumber daya serta anggaran yang masih kurang memadai.

“Kita berharap pembahasan peningkatan anggaran dapat masuk dalam prioritas pembahasan APBD 2026 atau selanjutnya. Agar pemerintah daerah dapat menghadirkan berbagai program komprehensif yang berkelanjutan,” ucapnya. (hm25)


BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN