Medan, MISTAR.ID

Ketidakhadiran para kepala dinas pendidikan se-Sumatera Utara dalam rapat bersama Komisi X DPR RI memicu kekecewaan. Rombongan legislator itu menilai absennya para kadis sebagai sinyal kurangnya kepedulian terhadap penanganan sekolah terdampak banjir.

Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Komisi X DPR RI yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Bunga Raya, secara khusus membahas tindak lanjut pascabencana banjir pada sektor pendidikan.

Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia menegaskan kunjungan tersebut bukan agenda seremonial.

“Ini kunjungan kerja yang sangat serius, bukan ecek-ecek. Kadis pendidikan tidak ada yang hadir. Kalau kadis tidak hadir, berarti tidak peduli,” katanya, Selasa (24/2/2026).

Dalam forum itu, Sofyan Tan juga menyoroti perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menyebut ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan masalah dalam pengambilan kebijakan. Sementara data yang akan digunakan merupakan data tunggal kebencanaan dari BPS.

Menurutnya, absennya para kepala dinas tidak hanya mencerminkan kurangnya keseriusan, tetapi juga dinilai tidak menghargai kehadiran pejabat kementerian dan lembaga yang turut hadir.

Di antaranya Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin serta Dirjen Saintek Kemendiktisaintek Prof Ahmad Najib Burhani. Dari unsur pemerintah daerah, rapat hanya diwakili para kepala bidang dinas pendidikan.

Rombongan Komisi X yang hadir antara lain Deni Cagur (Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jabar II), Ali Zamroni (Gerindra), M. Hilman Mufidi (PKB), Ledia Hanifa (PKS, Jabar I), Muslimin Bando (PAN, Sulsel III), serta Sabam Sinaga (Demokrat, Dapil Sumut II).

Kekecewaan serupa disampaikan Sabam Sinaga. Baginya, ketidakhadiran para kadis menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir pada sektor pendidikan. Apalagi, sebelumnya Komisi X memperoleh informasi adanya selisih data kebencanaan antara BPS dan Kemendikdasmen.

Berdasarkan paparan BPS Sumut saat kunjungan sehari sebelumnya, terdapat 26 satuan pendidikan yang masih menggunakan tenda darurat. Sementara data Kemendikdasmen yang bersumber dari dinas pendidikan provinsi mencatat 27 satuan pendidikan.

Komisi X DPR RI berkomitmen akan terus mengawal penanganan dampak banjir terhadap sekolah-sekolah di Sumatera Utara dan meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata, termasuk dengan menghadirkan langsung para kepala dinas dalam setiap forum resmi pembahasan kebencanaan.