Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak agar persoalan keterlambatan pembayaran gaji tenaga keamanan (security) yang bertugas di lingkungan DPRD Sumut segera ditangani, sehingga hak para pekerja dapat terpenuhi tepat waktu.

Menurut Meryl, para petugas keamanan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan DPRD. Karena itu, ia menilai sangat disayangkan apabila benar terjadi keterlambatan pembayaran gaji terhadap para pekerja yang setiap hari menjalankan tugasnya tersebut.

“Sebagai anggota Komisi E, saya tentu sangat menyayangkan apabila benar terjadi keterlambatan pembayaran gaji tenaga keamanan yang bertugas di lingkungan DPRD Sumut,” ujarnya kepada Mistar, Kamis (12/3/2026).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, para petugas keamanan adalah pekerja yang setiap hari menjalankan tugas menjaga keamanan lembaga tersebut. Sehingga, kata Meryl, sudah seharusnya hak mereka dipenuhi secara tepat waktu. Ia juga merupakan Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital.

Ia menekankan, meskipun para tenaga keamanan tersebut bekerja melalui pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja.

Karena itu, ia meminta Sekretariat DPRD Sumut untuk melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tenaga keamanan tersebut.

“Jika ditemukan adanya kelalaian, perlu ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Sekretariat DPRD juga perlu melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas apabila pihak ketiga tidak menjalankan kewajibannya dengan baik,” katanya.

Ia menekankan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya menjadi contoh dalam penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Menurutnya, tidak seharusnya ada pekerja yang sudah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, namun harus menunggu lama untuk menerima gaji yang menjadi hak mereka.

“DPRD seharusnya menjadi contoh dalam penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Tidak seharusnya ada pekerja yang sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, namun harus menunggu lama untuk menerima haknya, sementara mereka juga memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Lebih jauh, ia mendesak agar pihak perusahaan penyedia jasa segera menyelesaikan pembayaran gaji yang tertunda ke depannya, sehingga para tenaga keamanan tidak dirugikan dan dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik.

Diberitakan sebelumnya, petugas keamanan (security) di lingkungan Sekretariat DPRD Sumatera Utara mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji yang diduga kerap terjadi selama beberapa tahun terakhir. Para petugas tersebut diketahui berada di bawah naungan perusahaan penyedia jasa keamanan, PT Berkah Wira Garuda (BWG). (hm25)