Medan, MISTAR.ID

Keputusan pemerintah melalui PT Agrinas yang mengimpor 105.000 unit pikap dan truk dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih (KMP) menuai sorotan. Proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp24,66 triliun itu dinilai perlu dikaji secara komprehensif sebelum direalisasikan secara penuh.

Pegiat otomotif Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, menegaskan dari sisi pengadaan barang dan jasa, pemerintah tidak bisa serta-merta menunjuk merek tertentu tanpa dasar yang kuat dan transparan.

“Dalam mekanisme pengadaan, biasanya yang ditentukan adalah spesifikasi teknis, seperti kapasitas mesin (cc), daya tahan, serta standar kelayakan lainnya. Bukan langsung merek,” ujar timbul yang juga mengoleksi beberapa kendaraan diesel kepada Mistar di Gedung DPRD Sumut, Selasa (3/3/2026).

Ia menambahkan, pengalaman masa lalu menunjukkan tidak semua kendaraan impor mampu beradaptasi dengan kondisi geografis Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, katanya, aspek daya tahan kendaraan menjadi poin krusial yang harus diuji secara menyeluruh.

Menurutnya, selain spesifikasi mesin, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan suku cadang, jaringan bengkel perawatan, serta kemudahan servis di berbagai daerah. Hal ini penting mengingat kendaraan tersebut akan digunakan di wilayah dengan karakteristik medan berbeda, termasuk daerah terjal, infrastruktur terbatas, hingga jalur rawan dan curam.

“Apakah kendaraan dengan merk dan spesifikasi yang sama itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan operasional di seluruh daerah? Ini yang harus diuji. Jangan sampai di atas kertas terlihat memadai, tapi di lapangan tidak optimal,” kata Politisi Partai Golkar itu.

Ia bahkan menyoroti pentingnya transparansi kajian kelayakan kepada publik. Ia menilai, dengan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana studi kelayakan telah dilakukan, termasuk analisis biaya pemeliharaan jangka panjang.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar tetap mempertimbangkan keberadaan industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, proyek besar seperti ini seharusnya dapat menjadi momentum untuk memperkuat produksi nasional, bukan justru memperbesar ketergantungan pada impor.

“Industri otomotif kita juga harus diperhitungkan. Jangan sampai kebijakan ini berdampak pada melemahnya pasar dalam negeri,” ucap Ketua Komisi D DPRD Sumut yang membidangi transportasi darat, laut, dan udara dalam kewenangan provinsi itu.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, ia mendorong agar kebijakan pengadaan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih benar-benar didasarkan pada kajian teknis, ekonomis, dan strategis yang matang, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.